Sabtu, 12 September 2026 WIB
BREAKING
NASIONAL

YLKI Minta DPR Dalami Isu Integritas Calon Komisioner BPKN

Ruang rapat DPR dengan dokumen seleksi calon Komisioner BPKN dan papan nama anggota legislatif
Proses seleksi calon Komisioner BPKN memasuki tahap uji kelayakan dan kepatutan di DPR. YLKI mengingatkan pentingnya klarifikasi setiap isu publik yang beredar. (Ilustrasi). (Ilustrasi: AI)

Persoalan semacam ini menjadi indikator sejauh mana lembaga perlindungan konsumen mampu menyelesaikan gugatan konsumen dan memperkuat posisinya sebagai pembela kepentingan publik. Komisi baru perlu memiliki track record yang bersih dan komitmen yang teruji.

Transformasi Kelembagaan Diperlukan

Menarik dicatat, beberapa pejabat BPKN yang masih aktif kini turut mengikuti proses seleksi untuk periode 2027-2030. Niti menegaskan bahwa YLKI tidak bermaksud mencampuri proses seleksi itu sendiri. Yang diharapkan adalah agar setiap informasi publik dapat menjadi bahan evaluasi yang proporsional dan objektif.

Lebih jauh, Niti menilai proses seleksi ini sekaligus harus menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan BPKN secara menyeluruh. Komisioner baru harus mampu membawa perubahan signifikan agar BPKN semakin efektif memperjuangkan hak-hak konsumen dan menyelesaikan berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

“Harapannya adalah ada transformasi kelembagaan BPKN yang semakin kuat, mampu memperjuangkan hak-hak konsumen, dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan konsumen,” tutur Niti.

Komunikasi Publik Perlu Diperkuat

Selain penguatan kelembagaan, Niti menekankan perlunya peningkatan komunikasi publik oleh BPKN. Masyarakat luas harus mengetahui rekomendasi dan langkah advokasi apa yang dilakukan lembaga ini dalam menjalankan fungsi perlindungan konsumen. Transparansi ini akan membangun kepercayaan publik yang lebih solid.

“BPKN juga perlu memperkuat komunikasi publik agar masyarakat tahu rekomendasi dan advokasi BPKN,” katanya.

Pada ujungnya, YLKI berharap proses seleksi menghasilkan komisioner yang tidak hanya kompeten secara akademis, melainkan juga memiliki komitmen nyata untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perlindungan konsumen.

“YLKI berharap BPKN ke depan semakin independen, kredibel, responsif dan benar-benar berorientasi pada kepentingan konsumen,” pungkas Niti. Harapan tersebut menjadi catatan penting bagi DPR saat melangkah ke tahap pengambilan keputusan final.

Halaman:12Semua Halaman

(AP)

📲
Ikuti JournalArta News di Telegram

Dapatkan berita terbaru Bangka Belitung & nasional langsung di Telegram Anda. Gratis, no spam.

💬 Follow @journalartanews →
Bagikan: Facebook Twitter Telegram

Artikel Untuk Anda

TRENDING Cek Penerima Bansos PKH & BPNT Kemensos 12 September 2026: Cara Cek NIK KTP Online