Bertekad Konsisten dengan Amanah Konstituen, Misbakhun Tepis Tuduhan Terlibat Pita Cukai Rokok

Mukhamad Misbakhun bereaksi tajam menepis isu miring yang menyeret namanya dalam pusaran pemesanan pita cukai rokok. Ketua Komisi XI DPR ini menegaskan seluruh tuduhan tersebut adalah fitnah yang sama sekali tidak berdasar. Ia memastikan tidak pernah mengkhianati amanah para konstituennya, terutama para petani tembakau yang selama ini menjadi akar perjuangan politiknya di Senayan.

Pernyataan ini keluar merespons berbagai siniar dan pemberitaan yang beberapa hari terakhir menudingnya bermain di balik layar urusan cukai. Dalam keterangan tertulis yang dirilis Minggu (13/9/2026), politisi Partai Golkar ini meminta masyarakat untuk lebih jeli membaca rekam jejaknya.

Bagi Misbakhun, membela nasib petani adalah harga mati, bukan sekadar komoditas politik untuk mencari keuntungan pribadi.

“Saya tidak melakukan apa yang disampaikan dalam siaran atau pemberitaan itu. Sejak awal, saya selalu berpihak pada kepentingan petani tembakau. Saya konsisten meminta tarif cukai rokok sigaret kretek tangan tetap rendah karena itu satu-satunya cara menjaga keberlangsungan hidup mereka,” tegas Misbakhun dengan nada lugas.

Memutus Kaitan dengan Tenaga Ahli

Salah satu poin penting dalam bantahannya adalah keterlibatan nama Adi Harnowo. Nama ini sebelumnya disebut-sebut dalam media sebagai tenaga ahli yang punya akses khusus. Misbakhun langsung meluruskan persepsi tersebut. Ia memastikan sejak DPR periode ini dilantik pada Oktober 2024, tidak ada lagi nama Adi Harnowo dalam jajaran staf ahlinya.

Klarifikasi ini cukup krusial. Misbakhun ingin publik tahu bahwa sosok yang diseret ke dalam isu tersebut tidak lagi memiliki kaitan profesional dengannya. “Silakan konfirmasi langsung ke yang bersangkutan agar semuanya terang benderang,” ucapnya singkat.

Baginya, menyeret nama orang yang sudah tidak bekerja bersamanya merupakan upaya pembunuhan karakter yang sengaja dibangun untuk merusak citranya sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II.

Dapil tersebut, yang mencakup Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan, memang dikenal sebagai lumbung tembakau terbesar. Itulah alasan mengapa Misbakhun merasa serangan ini sangat personal. Sebagai wakil daerah, ia merasa setiap kebijakan yang ia kawal di Komisi XI selalu diarahkan untuk melindungi ekonomi masyarakat lokal, bukan justru mencekik mereka dengan permainan cukai.