Kemenkum NTB Harmonisasi Payung Hukum Proyek Tahun Jamak dan Pilkades Lotim

Kontraktor ragu, dinas teknis takut mengeksekusi anggaran, dan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan karena infrastruktur tak kunjung jadi.

Peran Kemenkumham NTB dalam proses ini sangat vital untuk memastikan konsistensi. Tim perancang harus memastikan setiap kalimat dalam regulasi tersebut sudah sejalan dengan filosofi hukum yang lebih tinggi. Mereka memeriksa apakah ada potensi tumpang tindih kewenangan atau justru kekosongan hukum yang mungkin muncul saat implementasi nanti.

Proses ini memang memakan waktu dan menguras energi. Namun, bagi para pemangku kepentingan, langkah ini jauh lebih efisien dibandingkan harus merevisi peraturan daerah di tengah jalan atau berhadapan dengan gugatan hukum di pengadilan. Kesalahan dalam menyusun regulasi saat ini bisa menjadi bom waktu bagi pemerintahan daerah.

Setelah pertemuan rampung, beban kerja belum sepenuhnya hilang. Tim teknis di tingkat kabupaten harus segera memperbaiki draf berdasarkan catatan-catatan hukum yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham.

Targetnya jelas: aturan ini bisa segera tuntas, disosialisasikan ke masyarakat luas, dan sah menjadi Peraturan Daerah dalam waktu dekat.

Begitu payung hukum ini diketuk palu, barulah Pemkab Lombok Timur bisa tancap gas menjalankan program pembangunan infrastruktur sekaligus menyiapkan panggung demokrasi tingkat desa tanpa rasa was-was akan jeratan hukum.