JAKARTA — Suharyanto, kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut “roda kehidupan masyarakat berjalan normal” di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Kalimantan.
Pernyataan itu, yang disampaikan dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 23 September 2026, memicu kekhawatiran bahwa pemerintah menganggap situasi krisis sudah kembali normal.
Pada Jumat 25 September 2026, Suharyanto mengeluarkan klarifikasi melalui akun Instagram resminya. Dia menegaskan bahwa penggunaan kata “normal” bukan dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi masyarakat secara keseluruhan atau menyatakan karhutla sudah berakhir.
“Saya memahami penggunaan kata ‘normal’ dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Untuk itu, saya perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai,” ujar Suharyanto.
Konteks Kata 'Normal' yang Terbatas
Menurut Suharyanto, istilah “normal” yang dimaksud hanya merujuk pada indikator terbatas terkait aktivitas dasar masyarakat yang masih beroperasi—seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan publik. Dia menekankan bahwa pernyataan itu tidak berarti kondisi lingkungan telah kembali normal atau mengesampingkan kesulitan nyata yang dialami masyarakat.
“Bukan juga dimaksudkan untuk mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap,” katanya.
Suharyanto menjelaskan bahwa tetap berjalannya aktivitas dasar hanya salah satu indikator di lapangan, sementara keselamatan, kesehatan publik, kualitas udara, dan upaya pemadaman api tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Dampak Serius di Kalimantan Tengah dan Barat
BNPB mengakui bahwa masyarakat di sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, masih menghadapi dampak serius dari asap. Kualitas udara yang menurun, gangguan kesehatan masyarakat, terhentinya kegiatan pendidikan, pembatalan penerbangan komersial, dan disruption operasi aerial untuk penggambaran api telah tercatat di beberapa lokasi.
Kabut tebal di sejumlah area Kalimantan Tengah dan Barat juga menghambat pesawat yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran, memperburuk upaya penanganan bencana secara keseluruhan.
Suharyanto menekankan: “Jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan dipersepsikan seolah-olah pemerintah menganggap situasi masyarakat di tengah bencana asap ini adalah bisnis seperti biasa, itu bukan maksud saya.”
Koordinasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat
BNPB melanjutkan kerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah lokal, TNI, Kepolisian, Manggala Agni, relawan, dan kelompok masyarakat untuk memadamkan api dan mengatasi dampak kesehatan.
Suharyanto juga mengungkapkan bahwa agensi sedang memperbaiki dan mengintegrasikan data dari berbagai tim di lapangan agar informasi yang disampaikan kepada Presiden dan publik lebih akurat mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat terdampak selalu menjadi prioritas utama kami,” kata Suharyanto menutup keterangan resminya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.