JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan inovatif di sektor properti dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada tahun 2026, termasuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan tenor hingga 40 tahun dan bunga tetap 5 persen. Kebijakan ini juga menyertakan program uang muka nol persen khusus untuk mitra pengemudi Gojek, menjadi angin segar di tengah stagnasi penjualan rumah subsidi.
Langkah ini diambil untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah. Kebijakan ini diharapkan dapat menyerap stok rumah subsidi yang masih tersedia dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Realisasi FLPP 2026 Masih 44 Persen
Hingga 21 September 2026, realisasi KPR FLPP baru mencapai 154.034 unit atau sekitar 44 persen dari target 350.000 unit. Angka ini naik tipis dari 147.871 unit pada 10 September dan 148.800 unit pada 16 September.
Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyoroti lambatnya serapan ini dalam rapat evaluasi di Kantor Tapera. Beliau mendesak perbaikan sumber daya manusia (SDM) dan inovasi untuk mengejar target. Dengan sisa tiga bulan di tahun 2026, BP Tapera berencana menyiapkan akad massal 71.000 rumah subsidi pada Desember 2026. Kendala utama yang dihadapi meliputi perizinan lahan dan keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian ATR/BPN. Sosialisasi masif dan canvassing digital juga digencarkan untuk menjangkau MBR.
Pada tahun 2025, realisasi FLPP mencapai rekor tertinggi dengan 270.985 unit senilai Rp33,66 triliun. Bank BTN menjadi penyalur terbesar dengan 128.608 unit. Untuk tahun 2026, target awal ditetapkan 285.000 unit dengan dana Rp37,1 triliun, di mana Rp25,1 triliun berasal dari DIPA dan sisanya dari pengembalian pokok dan saldo awal.
BNI menunjukkan performa signifikan dalam penyaluran FLPP. Hingga Agustus 2026, BNI telah menyalurkan 9.670 unit senilai Rp1,21 triliun, menguasai pangsa 6,91 persen dari unit dan 6,96 persen dari nilai. Angka ini merupakan peningkatan 29 persen dalam jumlah unit dan 28 persen dalam nilai dibandingkan tahun 2025 yang hanya 7.498 unit senilai Rp944 miliar. BNI memiliki mandat menyalurkan 17.356 unit pada 2026 dan menggandeng 1.960 pengembang.
Tenor KPR FLPP 40 Tahun dan Bunga 5 Persen
Pemerintah secara resmi menyetujui kebijakan tenor KPR FLPP hingga 40 tahun dengan bunga tetap 5 persen untuk rumah tapak dan 6 persen untuk rumah susun subsidi. Keputusan ini diambil dalam rapat Komite Tapera pada 24 Juni 2026, yang dipimpin oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya, Menteri Tenaga Kerja Yassierli, perwakilan OJK Friderica Widyasari, serta Heru Pudyo Nugroho.
Kebijakan ini mulai berlaku Agustus 2026 dan diatur dalam Kepmen PKP Nomor 1722/KPTS/M/2026. Namun, ketentuan ini hanya berlaku untuk pembeli rumah pertama yang belum memiliki properti atas nama sendiri. Tenor yang lebih panjang diharapkan dapat menurunkan cicilan bulanan secara drastis, sehingga meningkatkan daya beli MBR. Contoh simulasi menunjukkan KPR Rp200 juta dengan bunga 5 persen dan tenor 15 tahun memiliki cicilan Rp1.581.000, yang akan jauh lebih ringan jika tenornya 40 tahun. DP minimal FLPP adalah 1 persen, sehingga untuk rumah Rp150 juta hanya perlu uang muka Rp1,5 juta.
DP Nol Persen untuk Mitra Gojek
Sebagai bagian dari upaya inklusi keuangan dan properti bagi pekerja informal, BP Tapera bekerja sama dengan GoTo Gojek Tokopedia meluncurkan program KPR FLPP dengan uang muka nol persen bagi mitra pengemudi Gojek. Program ini berlaku hingga 2027.
Syarat yang diterapkan cukup ketat, meliputi MBR berusia 21-45 tahun, belum memiliki rumah, serta konsistensi jumlah trip dan jam aktif sebagai pengemudi. Saat ini, 3.000 mitra Gojek telah lolos BI Checking (Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK OJK), dan 125 di antaranya siap melakukan akad KPR di berbagai wilayah. Inisiatif serupa juga terbuka bagi pekerja informal lain seperti tukang becak.
Batas harga rumah FLPP pada tahun 2026 adalah Rp500 juta untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Rp400 juta untuk kota besar lain, dan Rp300 juta untuk daerah lainnya. Dokumen yang diperlukan meliputi e-KTP, KK, slip gaji atau surat keterangan penghasilan, NPWP, dan bukti pembayaran DP. Bank penyalur utama meliputi BRI, BTN, Mandiri, BNI, dan BSI.
Perbandingan Bunga KPR Terendah Agustus 2026
Pada Agustus 2026, suku bunga KPR di berbagai bank bervariasi antara 5,25 persen hingga 9,50 persen. Bank BTN menawarkan bunga paling kompetitif untuk KPR subsidi, mulai dari 5,25 persen dengan jenis bunga tetap bertahap. Mandiri dan BNI menawarkan bunga tetap 1-3 tahun pertama di kisaran 6,25-6,50 persen, sementara BRI di 6,49 persen. Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan margin tetap 6,75 persen hingga lunas tanpa kenaikan.
Untuk KPR nonsubsidi, bank-bank besar seperti BCA menawarkan promo fixed mulai 2,75-3,75 persen, Mandiri 3,88 persen, dan BTN 2,99 persen untuk promo developer. Namun, setelah periode promo, bunga floating dapat melonjak signifikan, berkisar antara 11-13,50 persen. Simulasi KPR Rp500 juta dengan DP 20 persen (pinjaman Rp400 juta tenor 20 tahun) di BRI dengan bunga 1,75 persen fixed dapat menghasilkan cicilan Rp1.980.000, tetapi melonjak menjadi Rp4.100.000 saat floating.
Biaya tambahan dalam pengajuan KPR meliputi provisi 0,5-1 persen, biaya administrasi Rp500 ribu-Rp1 juta, asuransi jiwa (0,3-1 persen dari pinjaman), asuransi kebakaran (Rp300-500 ribu/tahun), biaya appraisal Rp500 ribu-Rp1,5 juta, biaya notaris PPAT Rp2-5 juta, dan BPHTB 5 persen dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP. Beberapa promo dari bank, seperti di BRI Consumer Expo Bintaro Jaya pada 26-27 September 2026, menawarkan bunga mulai 1,75 persen fixed 1 tahun serta bebas biaya administrasi dan provisi.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.