“Subsidi biodiesel itu bukan berasal dari APBN, itu berasal dari pungutan ekspor. Jadi kalau ekspornya itu turun, ya pungutan ekspornya mesti pendapatannya akan turun,” ujarnya.
GAPKI minta produktivitas kebun dan pasokan energi disiapkan
Menurut Mukti, fleksibilitas kebijakan dapat mengikuti perubahan harga kedua komoditas. Saat minyak bumi sangat mahal, subsidi bisa mendukung pemakaian sawit sebagai bahan bakar. Sebaliknya, ketika harga minyak sawit lebih tinggi, ekspor dapat menjadi pilihan alokasi.
Ia membandingkan pendekatan yang diusulkan dengan kebijakan energi Brasil. Intinya, alokasi tidak ditetapkan kaku, melainkan mempertimbangkan situasi harga agar kebutuhan energi dan peluang ekspor dapat berjalan beriringan.
Namun, pengaturan alokasi saja tidak menambah produksi. GAPKI menilai peningkatan produktivitas perkebunan perlu menjadi bagian dari antisipasi, terutama di perkebunan rakyat. Salah satu upaya yang disebut Mukti ialah program peremajaan sawit rakyat (PSR).
Usulan lain adalah membangun kawasan khusus pengembangan sawit untuk kebutuhan energi. Dengan pasokan yang memang didedikasikan bagi biodiesel, GAPKI berharap kebutuhan energi tidak mengambil jatah sawit untuk pangan atau ekspor.
“Kami mengusulkan kalau pemerintah bisa membuat dedicated area. Jadi pengembangan tanaman kelapa sawit yang khusus didedikasikan untuk energi. Terus yang melakukan tentunya pemerintah dan saya pikir juga sudah mulai di Papua,” kata Mukti.
Ia menilai kawasan khusus itu dapat membantu menjaga pemenuhan beberapa kebutuhan sekaligus apabila pengembangannya berhasil. Langkah berikutnya, menurut usulan GAPKI, adalah menyiapkan pengembangan kawasan energi tersebut dan mendorong peremajaan kebun rakyat untuk memperkuat produktivitas.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.