UU Pelindungan Ketenagakerjaan Dinilai Beri Kepastian bagi Pekerja

JAKARTA — Bagi pekerja, pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan baru akan terasa jika perlindungan di dalamnya benar-benar dijalankan. Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menyambut pengesahan regulasi itu oleh DPR RI bersama pemerintah dan berharap aturan tersebut memberi kepastian hukum serta mendorong kesejahteraan pekerja.

Said Aqil menyampaikan apresiasi dalam keterangan yang diterima Republika, Selasa (6/10/2026). Ia menilai kebijakan ketenagakerjaan perlu menjaga agar pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap pekerja.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan dan tuntutan pelaksanaan

Harapan tersebut menyentuh soal yang lebih luas daripada lahirnya aturan baru: bagaimana negara memastikan pekerja mendapat perlindungan tanpa mengabaikan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Bagi buruh, kepastian hukum menjadi berarti ketika hak dan perlindungan dapat dirasakan dalam hubungan kerja sehari-hari.

Dalam pernyataan yang dimuat Republika, Said Aqil mengatakan, “Saya mengapresiasi pemerintah dan DPR RI atas lahirnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Semoga undang-undang ini benar-benar memperkuat perlindungan, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi para pekerja Indonesia.”

Ia juga mengaitkan pandangannya dengan catatan yang pernah disampaikan ketika masih menjabat Ketua Umum PBNU pada 2020. Saat itu, ia memberi perhatian pada UU Cipta Kerja dan perlunya keseimbangan antara kepentingan investasi dengan perlindungan buruh serta masyarakat.

Bagi pekerja dan pencari kerja, implikasi aturan akhirnya bergantung pada cara ketentuan diterapkan. Tanpa pelaksanaan yang efektif, tujuan perlindungan dan kepastian hukum berisiko berhenti sebagai rumusan. Karena itu, perhatian tidak hanya tertuju pada pengesahan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan diterjemahkan dalam praktik ketenagakerjaan.

Pembahasan DPR dan pemerintah

Informasi dari Jpnn menyebut DPR dan pemerintah menyepakati RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI pada Senin (5/10/2026). Dalam laporan Antara, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pembahasan tingkat pertama berlangsung dari 14 September hingga 4 Oktober 2026, sebelum RUU dibawa ke rapat paripurna.

Kedua laporan itu memberi konteks mengenai proses legislasi, sementara pernyataan Said Aqil menyoroti harapan atas hasilnya. Jpnn mengutip Yassierli yang menjelaskan bahwa RUU tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan sekaligus kepastian hukum, termasuk dengan menyelaraskan ketentuan ketenagakerjaan yang tersebar dalam berbagai peraturan.

Antara juga melaporkan penekanan pemerintah pada perlindungan yang adil dan penyesuaian aturan dengan tantangan dunia kerja.

Dalam bahan yang tersedia, rincian sejumlah aspek perlindungan disampaikan dalam laporan Antara lain, termasuk kesempatan kerja yang setara, keselamatan kerja, dan penegakan hukum. Namun, pernyataan Said Aqil tidak merinci pasal atau ketentuan tertentu dalam undang-undang itu.

Perbedaan titik tekan ini penting dibaca dengan cermat. Pemerintah menjelaskan arah dan cakupan regulasi, sedangkan Said Aqil menyampaikan harapan agar semangat perlindungan benar-benar menghasilkan manfaat. Bahan yang tersedia tidak memuat rincian lengkap isi aturan maupun ukuran pelaksanaan, sehingga dampak spesifiknya belum dapat dinilai dari pernyataan tersebut saja.

Keadilan sosial dalam kebijakan kerja

Said Aqil menilai kebijakan negara perlu memberi ruang yang adil bagi kelompok masyarakat yang terdampak. Menurutnya, perbaikan kebijakan harus terus mengikuti kebutuhan pekerja dan perkembangan perekonomian. Pesan itu menempatkan pelaksanaan sebagai ujian penting setelah regulasi disahkan.

Ia berharap perlindungan negara berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan buruh. Harapan itu juga ia sampaikan langsung kepada pekerja setelah pengesahan undang-undang.

“Selamat kepada kaum buruh. Semoga perjuangan untuk memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera dan berkeadilan terus mendapatkan perhatian dan perlindungan dari negara,” kata Said Aqil, seperti dikutip Republika.