TENGGARONG — Rumah layak huni bagi korban kebakaran di Kalimantan Timur menjadi rencana pemulihan yang disiapkan pemerintah provinsi bersama Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan rencana itu saat meninjau lokasi kebakaran dan dapur umum di Kelurahan Melayu, Tenggarong, Kamis.
Api yang melanda permukiman padat pada Senin (5/10) sore menghanguskan sedikitnya 75 bangunan rumah dan hunian sewaan. Sebanyak 67 kepala keluarga atau sekitar 207 jiwa kehilangan tempat tinggal; kerugian materiil ditaksir lebih dari Rp10 miliar.
Pemerintah daerah kini menyiapkan tahapan pemulihan setelah masa tanggap darurat. Rencana pembangunan kembali ditujukan agar warga dapat kembali menempati rumah yang layak, sementara para pengungsi masih berada di sejumlah tempat penampungan sementara.
Skema rumah layak huni dibahas
Seno mengatakan pemerintah akan meninjau kebutuhan di lokasi sebelum merumuskan pembangunan kembali permukiman. Ia menyampaikan hal itu saat meninjau kawasan bekas kebakaran bersama Bupati Kukar Aulia Rahman Basri.
“Kita lakukan tahap normalisasi dan perbaikan. Kami akan meninjau ulang bagaimana nanti pembangunannya melalui program rumah layak huni,” kata Seno.
Ia menyebut pembahasan lanjutan akan dilakukan bersama pemerintah kabupaten agar pembangunan rumah warga terdampak dapat segera direncanakan. Dalam kunjungan tersebut, Seno dan Aulia juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada korban.
“Kami dan Bupati akan berdiskusi lebih dalam lagi, agar dalam waktu dekat ini bisa membangun lagi rumah warga yang terdampak,” ujarnya.
Hingga pemulihan berjalan, sebagian besar pengungsi ditampung di posko darurat Masjid Muhammadiyah, gedung TK, dan Balai Pertemuan Umum Kelurahan Melayu. Kebakaran itu tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, seorang warga lanjut usia dan seorang relawan sempat dibawa ke rumah sakit karena sesak napas setelah menghirup asap.
Bantuan darurat dan pencegahan kebakaran
Bantuan untuk warga berasal dari APBD dan APBN. Logistik pangan dari APBD mencakup beras, gula pasir, kornet, sarden, mi instan, susu kental manis, serta minyak goreng. Pemerintah juga menyalurkan pakaian, sarung, handuk, perlengkapan mandi, selimut, seragam dan sepatu sekolah.
Untuk kebutuhan pengungsian 70 KK, bantuan APBD mencakup terpal, matras, bantal, dan paket peralatan dapur. Bantuan logistik dari pemerintah pusat berupa kasur, Kids Ware, dan Family Kit. Rincian tersebut menunjukkan penanganan tidak berhenti pada makanan, tetapi juga mencakup perlengkapan dasar selama warga tinggal di posko.
Dampaknya terasa langsung bagi keluarga yang kehilangan rumah dan barang kebutuhan sehari-hari. Pembangunan kembali akan menentukan seberapa cepat mereka bisa meninggalkan tempat penampungan, sementara dukungan logistik membantu memenuhi kebutuhan selama masa transisi. Pemerintah daerah belum merinci waktu pelaksanaan maupun jumlah rumah yang akan dibangun.
Pemprov Kaltim juga menyoroti keterbatasan sumber air di kawasan yang disebut memiliki risiko kebakaran tinggi. Seno mengatakan pemerintah berencana menyiapkan beberapa sumur bor khusus untuk memasok air ke hidran, sebagai langkah pencegahan apabila kebakaran kembali terjadi.
Menurut Seno, bantuan yang diberikan tidak akan mengganti seluruh kerugian warga, tetapi diharapkan dapat mengurangi beban dan memenuhi sebagian kebutuhan dasar. Ia juga mengapresiasi kerja pemerintah kabupaten, BPBD, Dinas Sosial, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat dalam penanganan darurat.
“Semangat gotong royong seperti inilah yang harus terus kita jaga. Pemprov Kaltim bersama Pemkab Kukar akan terus berkoordinasi memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani sesuai kewenangan,” tegas Seno.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.