Perdebatan soal siapa yang membahas aturan pencalonan presiden dan wakil presiden kembali mengemuka setelah dugaan pasal selundupan di PKPU 19/2023 dipersoalkan. Eks Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyindir Ahmad Doli Kurnia dan Arsul Sani, dengan menyatakan lupa boleh, tetapi jangan munafik.
Dalam keterangan pada Minggu (11/10/2026), Hasyim membantah pengakuan Doli yang menyebut tidak pernah membahas Pasal 18 ayat 3 dalam rapat dengar pendapat (RDP). Menurut Hasyim, Doli dan Arsul hadir dalam pembahasan rancangan aturan itu, sementara dokumen kesimpulan rapat ditandatangani sejumlah pejabat.
Persoalan ini menyangkut proses lahirnya aturan yang digunakan dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada 2024. Jika keterangan para pihak berbeda, sorotan publik tertuju pada catatan rapat dan siapa yang menyetujui pasal yang kini dipermasalahkan.
Hasyim sebut Doli ikut menyetujui hasil rapat
Hasyim mengatakan dokumen persetujuan kesimpulan RDP pembahasan draf PKPU 19/2023 memuat tanda tangan Ketua Komisi II DPR saat itu, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Dokumen yang sama, menurut dia, juga ditandatangani Hasyim sebagai Ketua KPU, Herwyn Jefler Hielsa Malonda dari Bawaslu, Ketua DKPP Heddy Lugito, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.
Ia juga menyebut Arsul Sani hadir dalam rapat tersebut sebelum menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Hasyim menegaskan Pasal 18 ayat 3 dibahas bersama dan tidak ada catatan keberatan dari peserta RDP.
“Tidak benar tuduhan ‘penyelundupan pasal’ dan ‘manipulasi pasal’ tersebut. Tidak ada catatan keberatan terhadap Pasal tersebut dari semua pihak peserta RDP,” ujar Hasyim.
Pernyataan itu berseberangan dengan keterangan Doli sebelumnya. Doli mengatakan sedang menelusuri asal-usul pasal tersebut dan mengaku, seingatnya, ayat itu tidak ada dalam pembahasan yang berlangsung di DPR.
“Jadi sebetulnya, setahu saya, sepengetahuan saya, memang ayat itu nggak ada, gitu lho, ya,” kata Doli kepada wartawan di DPR RI pada Kamis (8/10).
PKPU 19/2023 kembali dipersoalkan
Doli sebelumnya menyebut rancangan PKPU itu dibahas dua kali di DPR. Pembahasan pertama berlangsung sebelum Putusan MK Nomor 90, sedangkan pembahasan berikutnya dilakukan setelah putusan tersebut. Ia mengatakan tengah mengumpulkan data untuk memastikan bagaimana Pasal 18 ayat 3 masuk ke dalam aturan.
PKPU 19/2023 ditandatangani Hasyim pada 9 Oktober 2023 untuk menggantikan PKPU Nomor 22 Tahun 2018. Aturan yang memuat 68 pasal itu mengatur pencalonan peserta pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk dokumen persyaratan calon.
Pasal yang menjadi polemik juga disinggung hakim MK Enny Nurbaningsih dan Saldi Isra dalam sidang pada Rabu (30/9/2026). Perdebatan kini tidak berhenti pada isi pasal, tetapi merembet ke rekam pembahasan dan dokumen persetujuan yang dapat menjelaskan proses penyusunannya.
Dampaknya konkret bagi kepercayaan publik terhadap aturan pemilu. Ketika keterangan tentang proses rapat saling bertolak belakang, keterbukaan dokumen dan penjelasan pihak yang hadir menjadi penting untuk menilai apakah prosedur pembahasan berjalan sebagaimana mestinya.
Sumber pembanding, Sindonews Nasional, sebelumnya melaporkan anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mendesak KPU menjelaskan dugaan penyelundupan pasal secara rinci. Ia meminta proses pembahasan ditelusuri agar letak persoalan dan pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui.
Hasyim turut mengaitkan polemik itu dengan hadis tentang kemunafikan dan melontarkan sindiran kepada Doli serta Arsul. “Saya ingin menyerukan kepada semua pihak, lupa boleh, munafik jangan,” tegasnya.
Doli dan Arsul telah dihubungi mengenai pernyataan Hasyim. Hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan jawaban.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.