Menjaga Inflasi atau Menjaga Daya Beli?

JAKARTA — Inflasi September 2026 masih berada dalam sasaran Bank Indonesia, tetapi harga pangan yang naik memberi tekanan lebih terasa bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Data ini menghidupkan kembali pertanyaan penting: apakah menjaga stabilitas harga saja cukup untuk melindungi daya beli?

Badan Pusat Statistik mencatat inflasi bulanan sebesar 0,30% dan inflasi tahunan 3,28% pada September 2026. Inflasi tahun kalender mencapai 2,17%, sementara inflasi pangan bergejolak menyentuh 5,03% secara tahunan, terutama dipengaruhi kenaikan harga cabai, beras, telur, dan daging ayam ras.

Inflasi umum masih berada dalam sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5% ± 1 persen. Namun, angka agregat tidak selalu menggambarkan tekanan yang dihadapi setiap kelompok masyarakat. Bagi keluarga berpendapatan rendah, kenaikan harga bahan pangan dapat langsung mengurangi ruang belanja untuk kebutuhan lain.

Inflasi pangan menguji daya beli rumah tangga

Porsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok membuat rumah tangga berpendapatan rendah lebih rentan ketika harga pangan naik. Jika pendapatan tidak bertambah seiring kenaikan harga, keluarga dapat mengurangi konsumsi, menunda kebutuhan lain, atau memakai tabungan untuk menutup pengeluaran sehari-hari.

Karena itu, inflasi terkendali menjadi prasyarat untuk menjaga daya beli, tetapi belum cukup untuk menjamin kesejahteraan. Daya beli terbentuk dari dua sisi: harga yang dibayar masyarakat dan pendapatan yang mereka terima. Kebijakan pengendalian harga perlu berjalan bersama penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, pertumbuhan upah riil, serta perlindungan sosial.

Tekanan pangan juga tidak selalu dapat diselesaikan lewat kebijakan moneter. Produksi, cuaca, biaya pupuk dan pakan, energi, distribusi, serta efisiensi rantai pasok ikut menentukan harga di pasar. Bank Indonesia dapat menjaga ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar, tetapi persoalan produksi dan distribusi membutuhkan langkah pemerintah.

Antisipasi pasokan perlu mendahului lonjakan harga

Pemerintah dapat memperkuat sistem peringatan dini agar gangguan produksi, cuaca ekstrem, kenaikan biaya input, dan penurunan stok terdeteksi sebelum mendorong lonjakan harga. Pendekatan ini menggeser penanganan dari sekadar merespons kenaikan harga menjadi mengantisipasi risiko pasokan.

Koordinasi pemerintah pusat dan daerah juga dapat diarahkan pada kontrak pasokan antardaerah, kelancaran distribusi dari wilayah surplus ke wilayah defisit, serta dukungan transportasi bagi komoditas strategis. Dengan pasokan yang lebih siap, operasi pasar dapat berfungsi sebagai langkah darurat, bukan tumpuan utama pengendalian harga.

Cadangan pangan regional memberi ruang untuk meredam gejolak dari dua arah. Pemerintah dapat menyerap hasil produksi saat harga di tingkat petani turun, lalu melepas cadangan ketika pasokan berkurang. Mekanisme ini berpotensi melindungi konsumen dari lonjakan harga sekaligus menjaga produsen dari kejatuhan harga.

Namun, harga murah bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Jika harga pangan ditekan terlalu rendah, insentif petani dan peternak untuk berproduksi dapat melemah dan mengancam pasokan di masa depan. Sasaran kebijakan perlu menjaga harga yang adil bagi konsumen maupun produsen.

Data harga dan perlindungan sosial perlu lebih terarah

Pemantauan disparitas harga dari tingkat produsen hingga konsumen dapat membantu menemukan sumber masalah. Jika harga di tingkat petani rendah sementara harga di pasar tetap tinggi, hambatannya dapat berada pada distribusi, logistik, atau struktur perdagangan. Data harga digital antarwilayah dan sepanjang rantai pasok dapat mendukung penentuan intervensi yang lebih tepat.

Dampaknya dekat dengan belanja harian masyarakat: penanganan yang hanya menekan harga tanpa memperbaiki pasokan dan pendapatan berisiko tidak menyentuh akar tekanan.

Bantuan sosial sementara dapat melindungi kelompok rentan ketika harga kebutuhan pokok melonjak, tetapi bantuan tidak menggantikan pendapatan produktif dan pekerjaan yang layak.

Akses kredit juga perlu menyasar kegiatan produktif, termasuk peningkatan kapasitas petani, pengembangan UMKM, pergudangan, rantai dingin, dan logistik pangan.

Penyesuaian harga yang diatur pemerintah perlu memperhitungkan waktu, besaran, dan urutannya agar biaya hidup tidak melonjak mendadak. Komunikasi yang transparan dapat membantu masyarakat dan dunia usaha memahami perubahan kebijakan serta menjaga ekspektasi.

Dalam RDG September 2026, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%. Keputusan itu menempatkan stabilitas makroekonomi sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, sementara keterbatasan kebijakan moneter tetap perlu diperhitungkan ketika tekanan berasal dari gangguan pasokan pangan.

Ukuran keberhasilan tak berhenti pada inflasi umum

Pembagian peran menjadi penting: Bank Indonesia menjaga stabilitas makroekonomi, pemerintah memperkuat produksi dan distribusi, pemerintah daerah menjaga kelancaran pasokan, sedangkan kebijakan sosial melindungi kelompok rentan.

Hasilnya perlu dinilai bukan hanya dari inflasi umum, tetapi juga dari harga pangan strategis, pertumbuhan upah riil, pendapatan kelompok berpendapatan rendah, disparitas harga produsen-konsumen, dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar.

Ukuran yang lebih luas akan memperlihatkan apakah stabilitas harga benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari. Inflasi rendah tanpa pertumbuhan pendapatan tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya, daya beli yang meningkat tanpa dukungan pertumbuhan produksi dapat memunculkan tekanan harga baru.

Rilis September 2026 menunjukkan inflasi umum masih berada dalam sasaran, sementara inflasi pangan bergejolak mencapai 5,03% secara tahunan. Langkah berikutnya adalah memperkuat antisipasi pasokan dan memastikan kebijakan harga berjalan seiring dengan perlindungan daya beli.