Upah Minimum Malaysia Naik Jadi Rp8,7 Juta Mulai Juni 2027, UMKM Dikecualikan

Perusahaan investasi pemerintah atau Government-Linked Investment Companies (GLIC) serta perusahaan milik pemerintah atau Government-Linked Companies (GLC) juga menyepakati kenaikan standar upah layak. Nilainya bergerak dari 3.100 ringgit menjadi 3.400 ringgit atau sekitar Rp14.886.274 per bulan.

Anwar meminta pemberi kerja swasta turut memperbaiki imbalan pekerja. “Dalam hal ini saya mendesak seluruh pemberi kerja di sektor swasta mengikuti langkah tersebut dan turut memastikan pekerja menerima imbalan lebih adil,” ujar Anwar Ibrahim.

Langkah GLIC dan GLC memberi gambaran bahwa kebijakan pengupahan pemerintah tidak hanya berpusat pada batas minimum umum. Namun, angka 3.400 ringgit dalam bahan sumber merujuk pada standar upah layak yang disepakati kedua kelompok perusahaan, bukan upah minimum nasional yang berlaku untuk semua pekerja.

Upah masuk dalam anggaran Malaysia 2027

Laporan CNBC Indonesia, dengan mengutip Channel News Asia, menyebut pemerintah Malaysia mengajukan anggaran 2027 sebesar 459,8 miliar ringgit. Angka itu dibandingkan dengan 444,1 miliar ringgit pada tahun ini. Bahan pembanding juga menyebut anggaran operasi sebesar 376,8 miliar ringgit dan anggaran pembangunan sebesar 83 miliar ringgit.

Anggaran tersebut memberi konteks fiskal bagi kebijakan upah, tetapi bahan yang tersedia tidak merinci berapa bagian belanja pemerintah yang secara khusus dialokasikan untuk membiayai kenaikan gaji. Kewajiban membayar upah pekerja berada pada pemberi kerja sesuai aturan yang diumumkan, sementara rincian lebih jauh mengenai pelaksanaan kebijakan belum disebutkan dalam laporan utama.

Bagi pekerja, waktu penerapan menjadi perhatian utama: kenaikan belum berlaku langsung dan baru dijadwalkan pada Juni 2027. Bagi perusahaan, terutama yang tidak termasuk pengecualian, pengumuman ini menjadi dasar untuk menyiapkan penyesuaian pengupahan. Sementara itu, batas penjualan tahunan menentukan apakah UMKM masuk dalam pengecualian yang diumumkan pemerintah.

Dalam pernyataan yang sama, Anwar juga menegaskan kembali komitmen pemerintahannya untuk menekan penggunaan tenaga asing tanpa dokumen resmi di Malaysia. Bahan yang tersedia tidak merinci hubungan kebijakan itu dengan jadwal kenaikan upah. Perhatian berikutnya tertuju pada penerapan aturan dan kepatuhan sektor swasta ketika kebijakan mulai berlaku pada Juni 2027.