JAKARTA — Antrean BBM di Bali dan sejumlah wilayah lain terjadi saat stok tersedia, menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026), Bahlil meminta Polri menindak penyelewengan BBM subsidi, termasuk pembelian dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
Bahlil menyebut persoalan distribusi sebagai penyebab antrean, bukan kelangkaan stok. Ia menyinggung pengendara yang mengisi kendaraan dengan BBM subsidi dalam jumlah banyak, lalu menjualnya kembali dengan harga industri.
Permintaan penindakan itu disampaikan kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Setonterian. Bahlil meminta praktik tersebut diproses melalui jalur hukum karena subsidi pemerintah tidak sampai kepada penerima sesuai peruntukannya.
Antrean panjang dan dugaan penyelewengan BBM subsidi
“Jadi gini, kita kan tahu juga teman-teman bahwa di beberapa tempat stok BBM-nya ada, tapi kan antriannya panjang. Itu ada saudara-saudara kita yang memang, ya mohon maaf ya, perilakunya nggak berubah.
Yang antre mobil Pajero, atau ngantri mobil yang diisi tankinya banyak, ngambil minyak subsidi, baru dijual. Ya saya minta tolong sahabat-sahabat Polri Pak, kalau begini ditindak aja Pak, di proses hukum,” ujar Bahlil.
Pernyataan itu menghubungkan antrean di SPBU dengan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Bahlil tidak menyebut jumlah pelaku, volume BBM yang ditampung, atau wilayah lain yang mengalami praktik serupa. Ia menekankan bahwa stok tersedia di beberapa tempat, sementara masalah yang terlihat masyarakat adalah antrean panjang.
Karena itu, penjelasan pemerintah membedakan dua persoalan yang kerap tampak sama bagi konsumen: ketersediaan BBM dan kelancaran distribusinya. Bahlil menyatakan antrean yang terjadi tidak otomatis menunjukkan stok nasional atau lokal habis. Namun, bahan sumber tidak merinci gangguan distribusi maupun langkah teknis yang sedang ditempuh untuk memperlancar pasokan di Bali dan wilayah lain.
Penjualan kembali dinilai merugikan negara
Bahlil juga menyoroti BBM subsidi yang ditampung untuk kemudian dijual dengan harga industri. Menurut dia, praktik itu merugikan negara karena pemerintah menanggung subsidi untuk penggunaan yang tidak sesuai sasaran.
“Masa minyak BBM solar subsidi ditampung, kemudian dijual lagi dengan harga industri. Itu kan subsidi-nya ditangguh oleh negara. Itu kira-kira,” ujar Bahlil.
BBM subsidi disalurkan dengan dukungan pemerintah agar dapat digunakan sesuai peruntukannya. Jika pembelian dalam jumlah besar berujung pada penjualan kembali, manfaat subsidi beralih kepada pihak yang mengambil selisih harga, sementara biaya dukungannya tetap ditanggung negara.
Dampak langsung bagi masyarakat dapat berupa akses yang lebih sulit saat antrean terjadi, terutama bagi pembeli yang datang untuk memenuhi kebutuhan kendaraannya.
Rapat koordinasi tersebut mempertemukan Bahlil, yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi sekaligus Menteri ESDM, dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Setonterian. Bahlil menyampaikan permintaan agar Polri menindak tegas penyalahgunaan BBM subsidi melalui proses hukum.
Bahan sumber tidak memuat keputusan atau tindakan kepolisian setelah permintaan itu disampaikan. Penanganan berikutnya berada pada proses penegakan hukum dan upaya memperbaiki distribusi BBM di wilayah yang mengalami antrean.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.