Jokowi Singgung Operasi Politik soal Isu Ijazah Menuju 2029

JAKARTA — Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali bersinggungan dengan persaingan politik menuju 2029. Jokowi menyinggung dugaan operasi politik di balik isu tersebut sekaligus sikap partai-partai besar yang belum tegas mendukung Gibran untuk kontestasi mendatang.

Isu ini kini bergerak di dua jalur: perdebatan soal dokumen pendidikan Gibran dan tarik-menarik dukungan politik. Perkembangannya menjadi perhatian karena beririsan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), usulan hak angket di DPR, serta posisi partai-partai dalam koalisi pemerintahan.

Bahan utama menyebut Jokowi menyinggung adanya operasi politik dalam polemik ijazah dirinya dan Gibran serta menyebut “penumpang gelap” menuju 2029. Namun, bahan tersebut tidak memuat kutipan lengkap Jokowi, waktu pernyataan, atau penjelasan rinci mengenai pihak yang dimaksud. Karena itu, dugaan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.

Isu ijazah Gibran berlanjut di DPR

Polemik ijazah Gibran mendapat konteks baru setelah MK menyatakan tidak menemukan ijazah atau dokumen lain yang setara dengan ijazah SMA atau sederajat milik wakil presiden. Keterangan itu menjadi bagian dari perdebatan publik, tetapi bahan yang tersedia tidak memuat rincian lengkap pertimbangan maupun putusan MK.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan Indonesia belum memiliki aturan spesifik mengenai mekanisme penyetaraan ijazah luar negeri. Ia menyebut pemerintah menggunakan mekanisme internal untuk menerjemahkan hasil akademik lulusan luar negeri, sementara Komisi X mendorong agar pengaturan penyetaraan masuk dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional.

“Nah ini kelemahan kita sebagai negara yang besar hari ini saya bongkar-bongkar peraturan-peraturan atau regulasi ternyata tidak ada spesifik terkait dengan mekanisme bagaimana penyetaraan itu dianggap sah oleh negara,” kata Lalu kepada wartawan di DPR, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Persoalan aturan itu penting karena polemik ijazah tidak hanya menyangkut perdebatan politik. Kejelasan prosedur penyetaraan akan menentukan bagaimana dokumen pendidikan dari luar negeri dinilai dan diakui. Tanpa mekanisme yang tegas, perbedaan tafsir berisiko terus muncul dalam perkara serupa.

Usulan hak angket dan respons partai

Di DPR, pakar komunikasi politik Effendi Gazali bersama Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) mendorong pengajuan hak angket terkait polemik ijazah Gibran. Mereka mendatangi DPR pada Selasa (13/10/2026) dan membahas aspirasi itu dengan perwakilan Golkar, PKS, serta PKB.

Effendi mengatakan ketiga partai yang ditemui terbuka untuk berdiskusi, tetapi keputusan untuk menindaklanjuti usulan tetap berada di tangan masing-masing partai. “Dan tiga-tiganya membuka sebenarnya,” kata Effendi dalam dialog Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (13/10/2026).

Respons terbuka itu belum berarti hak angket akan diajukan. Sikap resmi partai dan langkah di DPR masih menjadi penentu. Bagi publik, perbedaan antara kesediaan berdiskusi dan keputusan politik penting dicermati agar aspirasi yang disampaikan tidak keliru dianggap sebagai keputusan lembaga.

PSI juga menduga polemik ijazah Gibran ditunggangi kepentingan politik tertentu. Ketua DPP PSI Bestari Barus menyampaikan dugaan itu, tetapi tidak menyebut pihak yang dimaksud. Ia sekaligus menyatakan keyakinan bahwa koalisi Presiden Prabowo Subianto dan Gibran tetap kuat.

“Namun kami meyakini bahwa koalisi Pak Prabowo Gibran ini kuat,” kata Bestari saat dihubungi Republika, Jumat (16/10/2026). Pernyataan itu merupakan pandangan PSI, bukan bukti yang memastikan adanya operasi politik sebagaimana disinggung Jokowi.

Belum tegasnya dukungan sejumlah partai kepada Gibran untuk 2029 menambah dimensi persaingan politik pada isu ini. Namun, bahan yang tersedia tidak merinci partai mana saja yang dimaksud Jokowi ataupun bentuk dukungan yang telah atau belum diberikan.

Yang jelas, usulan hak angket masih bergantung pada keputusan partai, sementara Komisi X mendorong aturan penyetaraan ijazah dibahas dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional.