Belanja Pengadaan Pemerintah Capai Rp929,4 Triliun, LKPP Dorong Produk Lokal dan UMKM

Arah ini sejalan dengan tujuan LKPP memperluas penggunaan produk dalam negeri dan mendorong nilai tambah di perekonomian nasional.

Sarah menegaskan pengadaan perlu memberi manfaat ekonomi di luar transaksi antara pemerintah dan penyedia. “Kita harus memastikan bahwa belanja pemerintah menghasilkan barang dan jasa yang tepat mutu, tepat waktu, efisien, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” katanya.

Ekspor UMKM memberi konteks tambahan

Upaya memperbesar pasar bagi produk lokal juga berlangsung melalui jalur nonpemerintah. Dalam bahan pembanding, Jpnn melaporkan Astra membawa produk UMKM binaannya ke Trade Expo Indonesia 2026, yang berlangsung pada 14–18 Oktober di Indonesia Convention Exhibition, BSD, Tangerang, Banten.

Menurut laporan itu, total kontrak dan transaksi produk binaan Astra sejak mengikuti pameran tersebut telah melampaui USD 24,29 juta atau setara sekitar Rp400 miliar. Angka tersebut berasal dari laporan Jpnn mengenai kegiatan Astra, bukan bagian dari nilai belanja pengadaan pemerintah yang disampaikan LKPP.

Kedua jalur memiliki mekanisme berbeda. Business Matching LKPP mempertemukan kebutuhan instansi dengan pasar penyedia, sedangkan pameran perdagangan memberi ruang bagi UMKM untuk menawarkan produk kepada calon pembeli. Keduanya menggambarkan cara berbeda untuk mempertemukan produksi lokal dengan permintaan, meski data transaksi Astra tidak bisa disamakan dengan angka pengadaan pemerintah.

LKPP menempatkan kecocokan kebutuhan dan kemampuan pelaku usaha sebagai salah satu fokus Business Matching. Perkiraan belanja pengadaan pemerintah untuk 2026 mencapai Rp929,4 triliun.