JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi tak menyelesaikan polemik persyaratan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka; keputusan itu justru memindahkan tekanan politik ke DPR.
Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, tetapi pertimbangannya menyebut tidak ada bukti meyakinkan tentang ijazah luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA.
Mahkamah juga menyatakan perkara itu tidak tepat lagi diselesaikan melalui sengketa hasil pemilu karena Gibran bukan lagi calon. DPR kini menghadapi pertanyaan yang rumit: menindaklanjuti temuan tersebut, atau membatasi respons agar tidak dianggap memolitisasi putusan.
Dilema DPR setelah putusan MK soal ijazah Gibran
Setidaknya ada tiga pertaruhan yang harus dihitung para legislator. Pertama, persoalan konstitusional. DPR memiliki hak angket dan hak menyatakan pendapat, yang dapat bermuara pada pemakzulan. Namun, dasar faktual untuk melangkah lebih jauh masih ditafsirkan berbeda.
Istana membaca putusan itu sebagai ijazah yang belum ditemukan, bukan sebagai bukti bahwa ijazah tersebut tidak ada, menurut Kompas.com pada 8/10/2026. Jika DPR bergerak terlalu jauh, para legislator berisiko dituduh menggunakan putusan untuk kepentingan politik. Jika tidak bertindak, mereka bisa dinilai membiarkan persoalan pemenuhan syarat jabatan tanpa tindak lanjut.
Taruhannya bukan sekadar prosedur. Respons DPR akan memengaruhi cara publik menilai pertanggungjawaban lembaga perwakilan ketika syarat administratif pejabat dipersoalkan setelah pelantikan. Bagi masyarakat, perbedaan antara pemeriksaan fakta dan upaya menggugat hasil pemilu perlu dijelaskan dengan terang.
Dilema kedua menyangkut representasi politik. Sebagian besar fraksi berada di barisan pendukung pemerintah. Membuka penyelidikan terhadap Gibran bisa mengguncang dukungan terhadap pemerintahan yang juga mereka topang.
Tekanan dari luar parlemen terus muncul. Sejumlah aliansi masyarakat sipil mendatangi fraksi dan kantor partai untuk mendesak penggunaan hak angket. Di parlemen, sikap partai belum seragam: ada yang membicarakan pansus, ada yang menimbang angket, sementara pihak lain masih berkonsolidasi.
Hak angket, jalur komisi, atau menunggu revisi
Pernyataan elite partai memperlihatkan perbedaan pendekatan itu. Pimpinan DPR dari Gerindra menyatakan menghormati putusan MK, tetapi enggan menanggapi temuan mengenai ketiadaan bukti ijazah. Politikus PDI-P menyebut pansus atau hak angket sangat mungkin ditempuh, sedangkan legislator PKB mengusulkan pansus tanpa maksud menggugat ulang putusan.
Golkar, yang sebelumnya cenderung memilih jalur komisi, kini membahas usulan angket secara internal. PKS dan Demokrat masih mengkaji serta berkonsolidasi. Pernyataan-pernyataan itu menunjukkan ada dorongan agar putusan MK ditindaklanjuti, tetapi belum ada kesepakatan mengenai caranya.
Dilema ketiga bersifat strategis. Penyelidikan terbuka berpotensi menggoyang koalisi dan bahkan membangkitkan simpati kepada Gibran. Sebaliknya, membiarkan perkara berlalu dapat menciptakan kesan bahwa syarat administratif calon pemimpin bisa dilewati tanpa konsekuensi.
Jalur paling ringan bagi elite mungkin melalui Komisi II DPR. Komisi itu dapat memanggil penyelenggara pemilu dan kementerian terkait, lalu mengalihkan pembahasan ke RUU Pemilu yang sedang disiapkan. Dengan cara itu, perdebatan bergeser dari tanggung jawab dalam perkara sekarang menjadi perbaikan aturan untuk pemilu berikutnya.
Tampak aman. Namun, pilihan tersebut berisiko membuat publik melihat DPR menghindari pertanyaan tentang kasus yang sedang berjalan. Penghematan risiko bagi partai belum tentu mengurangi kerugian kepercayaan terhadap lembaga perwakilan.
Akuntabilitas dan stabilitas saling berhadapan
Dalam teori politik, dilema muncul ketika pilihan-pilihan yang tersedia sama-sama menuntut pengorbanan atas nilai penting. Michael Walzer, melalui esainya tentang problem tangan kotor pada 1973, menggambarkan bagaimana pelaku politik kerap tak bisa mengambil keputusan tanpa menanggung konsekuensi moral.
Kerangka itu membantu menjelaskan posisi DPR. Kepastian hukum, stabilitas pemerintahan, dan akuntabilitas pejabat publik sama-sama bernilai, tetapi perkara ini membuat ketiganya berhadapan. Memilih stabilitas dapat mengurangi ruang akuntabilitas; mendorong pemeriksaan lebih keras berisiko memperuncing konflik politik.
Dalam situasi seperti ini, kalkulasi risiko juga berperan. Kent Weaver, dalam kajiannya tentang politik penghindaran kesalahan pada 1986, mencatat kecenderungan politisi untuk lebih berupaya menghindari kesalahan yang akan dipersalahkan kepada mereka daripada mengejar pujian.
Logika itu dapat mendorong DPR memilih langkah dengan dampak terburuk yang dianggap paling ringan. Namun, kepentingan elite dan kepentingan institusi tidak selalu sama. Menunda pertanggungjawaban mungkin meredakan ketegangan politik sekarang, tetapi meninggalkan pertanyaan publik tanpa jawaban.
Di antara pilihan komisi dan hak menyatakan pendapat, hak angket yang dibatasi pada pencarian fakta administratif menawarkan jalur tengah. Pemeriksaan dapat memberi ruang klarifikasi kepada pihak terkait, termasuk Gibran, tanpa sejak awal diarahkan pada pemakzulan. Jalur itu tetap berpotensi memunculkan perdebatan dan tawar-menawar antarfraksi.
Adapun hak menyatakan pendapat memiliki ambang dukungan sangat tinggi dan berpotensi memicu guncangan politik lebih besar, mulai dari keretakan koalisi hingga mobilisasi massa yang mendukung atau menolak langkah DPR. Perbedaan risiko tersebut membuat pilihan prosedur tak bisa dipisahkan dari pertanyaan tentang tujuan pemeriksaan.
RUU Pemilu diuji oleh perkara yang sedang berjalan
Putusan MK juga menyingkap kekosongan kelembagaan: belum ada forum yang jelas untuk menguji pemenuhan syarat calon setelah pelantikan. Panitia kerja RUU Pemilu di Komisi II menyatakan akan mencermati putusan tersebut.
Revisi aturan akan menghadapi ujian pada cara menangani kasus yang sedang berjalan, bukan hanya menyusun verifikasi dokumen bagi pemilu berikutnya. Jika perubahan hanya berlaku untuk masa depan, publik dapat menilainya sebagai upaya menghindari persoalan sekarang.
Sebaliknya, mekanisme yang tegas untuk menguji syarat calon, termasuk setelah pelantikan, dapat menjawab celah yang disingkap perkara ini.
Bagi DPR, pilihan itu membawa konsekuensi langsung terhadap kepercayaan publik. Pemeriksaan yang terukur menuntut batas dan tujuan yang jelas; pembahasan aturan baru pun perlu menjelaskan bagaimana sengketa serupa ditangani ketika seorang calon sudah menjabat. Sejauh ini, fraksi-fraksi belum menunjukkan kesepakatan tentang langkah yang akan ditempuh.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.