11,5 Juta KK Terdaftar dalam Uji Coba Perlinsos Digital

JAKARTA — Sebanyak 11,5 juta kepala keluarga (KK) telah terdaftar dalam uji coba perlindungan sosial digital hingga 20 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangannya dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (20/10/2026).

DEN menyebut sistem itu dirancang agar bantuan sosial lebih adil dan tepat sasaran. Pemerintah berencana meluncurkan perlinsos digital pada 10 November, menurut Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.

“Tadi ada kita laporkan mengenai perlinsos yang akan di-roll out atau di-launching oleh Presiden pada tanggal 10 November karena perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial,” ujar Luhut, seperti dikutip dalam keterangan BPMI Setpres.

Uji coba perlinsos digital menjangkau 514 kabupaten/kota

Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat mengatakan uji coba perlinsos digital telah menjangkau seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia. Hingga 20 Oktober 2026, sistem mencatat 11,5 juta KK terdaftar.

Proses pendaftaran dibantu sekitar 775 ribu agen perlinsos. Firman juga menyampaikan bahwa pendaftar melalui portal perlinsos saat ini mencapai lebih dari 600 ribu orang per hari.

Angka pendaftaran itu menunjukkan skala operasional yang perlu ditangani sistem, dari pendataan warga sampai penentuan kelayakan penerima. Bagi masyarakat, ketepatan proses tersebut berpengaruh langsung pada apakah bantuan sampai kepada keluarga yang berhak atau justru terlewat.

Perlindungan sosial digital masih berada dalam tahap uji coba. Karena itu, jumlah pendaftar dan jangkauan wilayah menggambarkan perkembangan pelaksanaan, bukan dengan sendirinya memastikan bahwa seluruh data penerima sudah tepat.

Studi Bali mencatat perubahan kesalahan sasaran

Dalam laporan kepada Presiden, DEN juga menyampaikan hasil studi pelaksanaan uji coba sistem di Provinsi Bali. Menurut Firman, penggunaan perlinsos digital menurunkan exclusion error sebesar 24,1 persen dan inclusion error sebesar 4,1 persen.

Exclusion error merujuk pada warga yang berhak menerima bantuan tetapi tidak masuk sebagai penerima. Sebaliknya, inclusion error terjadi ketika bantuan diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi sasaran. Penurunan kedua jenis kesalahan itu menjadi ukuran penting karena masalah pendataan dapat membuat bantuan tidak sampai kepada kelompok yang dituju.

“Dengan menggunakan perlinsos digital ini, exclusion error itu bisa turun sebesar 24,1 persen dan inclusion error juga bisa turun 4,1 persen,” jelas Firman.

Hasil studi tersebut berasal dari uji coba di Bali, sehingga belum menggambarkan hasil yang sama di seluruh daerah. Namun, bagi keluarga penerima dan pemerintah daerah, mutu pendataan punya dampak nyata: warga yang berhak berpeluang lebih besar tercatat, sementara penyaluran kepada pihak yang tidak tepat dapat ditekan.

Firman mengatakan digitalisasi juga dapat membantu meningkatkan transparansi penyaluran. “Artinya digitalisasi perlinsos ini mampu membuat proses bansos lebih transparan dan juga lebih tepat sasaran,” lanjutnya.

Perlinsos digital diarahkan menuju transfer langsung

Luhut mengaitkan penguatan perlindungan sosial dengan upaya pemerintah memastikan bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. Ia menyampaikan bahwa arah kebijakan ke depan adalah bantuan berbentuk transfer tunai kepada penerima, bukan subsidi yang melekat pada produk.

“Pemerintah yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” tutur Luhut.

Perubahan cara penyaluran itu membuat ketepatan data semakin menentukan. Jika bantuan ditransfer langsung, sistem perlu mengidentifikasi penerima dengan benar agar hak keluarga tidak terputus dan dana tidak salah sasaran. Transparansi juga akan bergantung pada kemampuan pemerintah menjelaskan proses pendaftaran serta dasar penetapan penerima.

DEN menyatakan peluncuran perlinsos digital dijadwalkan pada 10 November. Tahap berikutnya akan memperlihatkan bagaimana sistem yang diuji di berbagai daerah diterapkan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.