PONTIANAK — Kelangkaan BBM bersubsidi dan pemadaman listrik bergilir menjadi dua masalah yang dibahas Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama Pertamina, PLN, AKR, dan jajaran pemerintah daerah. Pemprov Kalbar mendesak percepatan pemeliharaan PLTU Bengkayang yang diperkirakan berlangsung hingga 54 hari, sekaligus mengawal kelancaran pasokan BBM bagi warga, termasuk nelayan di kawasan pesisir.
Ria menyampaikan penjelasan itu setelah rapat koordinasi yang melibatkan Pertamina Kalbar, General Manager PLN Kalbar, Direktur AKR, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, serta jajaran Pemprov Kalbar. Rapat tersebut membahas distribusi BBM bersubsidi dan penanganan pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Persoalan pasokan terasa langsung bagi warga yang bergantung pada BBM untuk bekerja dan beraktivitas. Ria menyoroti kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman serta nelayan di pesisir, yang memerlukan distribusi lancar agar kegiatan sehari-hari tidak terhambat.
Distribusi BBM bersubsidi jadi perhatian
Dalam keterangannya yang diunggah melalui akun Instagram @rianorsan.id, Ria mengatakan pemerintah daerah menekankan pemerataan pasokan, bukan hanya kelancaran distribusi secara umum. Wilayah pedalaman dan kawasan pesisir sama-sama menjadi perhatian.
“Kami menekankan pentingnya pemerataan dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi, baik untuk masyarakat di wilayah pehuluan maupun nelayan di kawasan pesisir,” kata Ria.
Ia menyebut kawasan Kakap sebagai contoh wilayah pesisir yang membutuhkan pasokan BBM memadai untuk menunjang aktivitas nelayan. Gangguan pasokan solar dapat berimbas pada kegiatan melaut, sementara kelancaran BBM bersubsidi juga penting bagi warga yang mengandalkannya untuk kebutuhan harian.
Pertamina dan AKR, menurut Ria, telah berkomitmen mencari solusi konkret agar pasokan solar dan BBM bersubsidi kembali lancar serta penyalurannya tepat sasaran. Pemprov Kalbar menyatakan akan mengawal langkah tersebut, meski bahan keterangan yang disampaikan belum merinci bentuk solusi maupun jadwal pemulihan pasokan.
Bagi masyarakat, kepastian distribusi menentukan apakah kebutuhan BBM dapat dipenuhi tanpa gangguan berkepanjangan. Bagi nelayan, pasokan yang lancar berkaitan langsung dengan aktivitas di kawasan pesisir. Karena itu, pemerataan yang dibahas dalam rapat tersebut mencakup warga di wilayah pehuluan maupun kelompok yang bekerja di laut.
Pemprov Kalbar desak perbaikan listrik dipercepat
Rapat koordinasi juga membahas pemadaman listrik bergilir selama dua jam yang dikeluhkan warga. PLN menyampaikan bahwa gangguan berkaitan dengan perbaikan dan pemeliharaan PLTU Bengkayang, dengan proses yang diperkirakan memerlukan waktu hingga 54 hari.
Durasi pemeliharaan itu membuat percepatan pekerjaan menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemadaman yang terus berlangsung dapat mengganggu kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi, terutama ketika warga maupun pelaku usaha harus menyesuaikan pekerjaan dengan pasokan listrik yang tidak stabil.
Ria menyatakan Pemprov Kalbar meminta PLN mempercepat proses pemeliharaan semaksimal mungkin. “Pemprov Kalbar mendesak agar proses pemeliharaan ini dipercepat semaksimal mungkin agar tidak mengganggu aktivitas dan perekonomian warga,” ujarnya.
Penjelasan mengenai kondisi PLTU disampaikan agar masyarakat mengetahui penyebab pemadaman dan upaya yang sedang ditempuh. Pemprov Kalbar juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengawal penyelesaian persoalan pasokan BBM dan gangguan kelistrikan.
Belum ada rincian dalam keterangan Ria mengenai jadwal pemadaman berikutnya atau target waktu pemulihan pasokan BBM. PLN memperkirakan pemeliharaan PLTU Bengkayang membutuhkan waktu hingga 54 hari, sementara pemerintah daerah meminta proses itu dipercepat.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.