“UMKM tidak hanya membutuhkan pembiayaan murah. Mereka membutuhkan pembeli, pasar yang berkelanjutan, serta kepastian usaha,” ujar Joy.
Implikasinya bagi masyarakat dan perekonomian daerah cukup konkret. Usaha kecil yang mendapat akses ke pembeli lebih berpeluang menjaga kegiatan bisnis dan membuka ruang bagi pekerjaan. Sebaliknya, dukungan yang tidak terhubung dengan kebutuhan pasar dapat membuat pelaku usaha kesulitan mengubah bantuan menjadi pendapatan yang stabil.
Digitalisasi dan pendampingan manajemen, dalam pandangan Joy, perlu berjalan bersama akses pasar dan pembiayaan. Bukan sekadar mengenalkan alat atau memberi pelatihan, melainkan memastikan pelaku usaha mampu mengelola kegiatan bisnis dan menjangkau pembeli.
Evaluasi dua tahun pemerintahan harus melihat daerah
Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Joy mendorong penilaian ekonomi yang lebih luas daripada investasi dan pertumbuhan nasional. Evaluasi juga perlu melihat manfaat kebijakan bagi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta kesenjangan ekonomi antar daerah.
Sudut pandang daerah menjadi penting karena angka nasional tidak selalu menggambarkan pengalaman pelaku usaha di setiap wilayah. Data Sulawesi Utara yang disampaikan ISEI Manado memberi gambaran tentang kredit dan risiko UMKM di daerah, sekaligus menunjukkan perlunya melihat hasil kebijakan sampai ke tingkat usaha.
Joy tidak menyebut ukuran capaian atau target khusus untuk program pemerintah. Namun, pesannya jelas: evaluasi perlu menilai apakah kebijakan membantu usaha bertahan, menemukan pembeli, dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“UMKM harus menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi pemerintah,” kata Ketua ISEI Manado Prof Dr Joy Tulung.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.