Hasil Netanyahu di Pemilu Israel sampai PBB Minta RI Mundur dari BoP

Situasi politik di Israel kian menegang seiring dengan progres penghitungan suara pemilu parlemen yang telah menyentuh angka 93,8 persen pada Kamis (29/10). Blok petahana Benjamin Netanyahu menghadapi tantangan besar karena perolehan kursi koalisinya cenderung stagnan, sementara dukungan bagi partai-partai Arab justru melonjak signifikan.

Dinamika Kursi Parlemen Israel

Data terbaru dari Komite Pusat Pemilihan Israel menunjukkan blok sayap kanan dan religius yang dipimpin Netanyahu diproyeksikan mengamankan 53 kursi. Angka ini masih jauh dari syarat ambang batas 61 kursi untuk membentuk pemerintahan secara mandiri. Di sisi berlawanan, blok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot tercatat mengantongi 48 kursi.

Pergeseran peta politik ini dipicu oleh tingginya partisipasi pemilih Arab yang memberikan 19 kursi bagi partai-partai di komunitas tersebut. Kondisi ini menempatkan blok oposisi pada posisi lebih kuat dengan potensi raihan total 67 kursi jika mereka mampu menjalin koalisi.

Pakar menilai pembentukan pemerintahan baru akan menjadi proses yang alot akibat perbedaan nilai yang tajam di antara kubu-kubu tersebut.

Di tengah ketidakpastian ini, muncul tuduhan dari kubu Netanyahu terkait dugaan pendanaan asing terhadap partai Arab, yang memicu tekanan politik lebih jauh. Meskipun Presiden Isaac Herzog menyerukan investigasi formal, ia juga mengingatkan agar tidak ada stigmatisasi terhadap komunitas Arab yang menggunakan hak suaranya secara masif dalam pemilu kali ini.

Desakan PBB ke Indonesia

Sejalan dengan gejolak di Timur Tengah, Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, melayangkan desakan kepada Indonesia untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.

Dalam keterangannya kepada Reuters pada 22 Oktober, Albanese menyebut badan tersebut dibentuk oleh Amerika Serikat dan Israel, sehingga ia meragukan keterwakilan suara Palestina di dalamnya.

Albanese menekankan bahwa secara hukum, Israel tidak memiliki legitimasi dalam menentukan masa depan Palestina. Menanggapi kritik tersebut, pihak BoP membantah tuduhan bahwa Palestina dikesampingkan. Pejabat BoP menyatakan bahwa administrasi sipil di Gaza dijalankan oleh Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang dipimpin oleh para profesional Palestina, termasuk Ali Shaath.

Pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan garis tegas terkait peran militernya. Kementerian Luar Negeri RI memastikan bahwa personel Indonesia hanya akan ditugaskan di wilayah Gaza untuk misi perdamaian dan tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau konfrontasi langsung.

Kapal Pesiar Terjebak di Kamboja

Selain isu politik, kabar mengejutkan datang dari sektor pariwisata laut. Lebih dari 200 penumpang kapal pesiar Villa Vie Odyssey terdampar di Sihanoukville, Kamboja, sejak Selasa (27/10). Perjalanan mereka terpaksa dihentikan setelah operator kapal mengalami kesulitan keuangan untuk membeli bahan bakar.

Steve Skulnich, salah satu penumpang, mengungkapkan bahwa mereka diminta turun karena dana operasional perusahaan habis. Villa Vie Residences menyatakan lonjakan harga bahan bakar di Asia menjadi penyebab utamanya. Biaya bulanan per kabin dilaporkan melonjak drastis, dari US$1.800 menjadi US$8.000 akibat ketegangan geopolitik yang berdampak pada pasar energi global.