JAKARTA — BNPB akan mengevaluasi tata kelola pengadaan dan penggunaan anggaran setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan di lingkungan lembaga itu pada Jumat (30/10/2026). Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan pembenahan juga mencakup pemeriksaan pertanggungjawaban dan penertiban mekanisme kerja.
Langkah ini menyentuh cara BNPB mengelola dana kebencanaan, termasuk memastikan penggunaan anggaran dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Dalam penjelasan yang diberitakan CNN Indonesia, penguatan pengawasan akan melibatkan Inspektorat Utama BNPB.
Kristomei menyebut penertiban mekanisme diperlukan agar sistem kerja di lembaganya lebih transparan dan akuntabel. “Penertiban mekanisme kerja juga diterapkan agar sistem di dalam BNPB menjadi lebih transparan dan akuntabel,” ujar Kristomei, Jumat (30/10/2026).
BNPB bersih-bersih dengan evaluasi pengadaan dan anggaran
Agenda pembenahan yang disebut dalam laporan utama mencakup evaluasi menyeluruh atas tata kelola pengadaan, penggunaan anggaran, serta pemeriksaan pertanggungjawaban. BNPB juga akan menata mekanisme kerja internal. Rangkaian itu diarahkan pada perbaikan sistem, bukan hanya pemeriksaan satu pos pengeluaran.
CNN Indonesia memberi konteks tambahan: konsolidasi internal BNPB dirancang berjalan selama 100 hari dan mengusung tiga agenda, yakni Bersih, Siaga, dan Terhubung. Agenda Bersih berfokus pada tata kelola keuangan dan pengawasan. Laporan itu menyebut Inspektorat Utama akan memperkuat pemeriksaan agar anggaran penanggulangan bencana digunakan untuk kepentingan masyarakat serta sesuai aturan.
Pengawasan anggaran kebencanaan punya dampak langsung terhadap kesiapan layanan saat bencana terjadi. Dana dan pengadaan yang tertata menentukan apakah kebutuhan penanganan dapat dipenuhi serta dipertanggungjawabkan. Karena itu, evaluasi ini menjadi perhatian publik: tata kelola yang transparan membantu menjaga agar sumber daya penanggulangan bencana diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
Apa saja agenda BNPB setelah OTT KPK?
Selain pembenahan tata kelola, program konsolidasi yang dipaparkan CNN Indonesia memuat agenda Siaga untuk persiapan menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Desember hingga Februari. BNPB berencana menguji dan mencatat kondisi peralatan, seperti pompa, perahu, dan genset, sebelum menggesernya ke kabupaten rawan.
Persiapan itu melibatkan koordinasi BNPB dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Pemeriksaan alat dan koordinasi kebutuhan menjadi bagian dari kesiapan operasional, sementara agenda Bersih menyasar tata kelola di dalam institusi.
Dua pekerjaan itu berjalan dengan tujuan berbeda, tetapi berhubungan erat. Peralatan harus siap digunakan, sementara proses pengadaan dan anggarannya perlu tercatat serta dapat diperiksa. Bagi daerah yang menghadapi risiko bencana, kesiapan bukan hanya soal tersedianya alat, melainkan juga kepastian bahwa pengelolaannya tertib.
KPK menggelar OTT di lingkungan BNPB, sementara Kristomei menyampaikan rencana pembenahan internal pada Jumat (30/10/2026). Pernyataan itu menempatkan evaluasi tata kelola dan pertanggungjawaban sebagai bagian dari respons lembaga. Pada saat yang sama, BNPB menyiapkan agenda Siaga menjelang periode hujan yang diperkirakan berlangsung pada Desember hingga Februari.
Dalam rencana konsolidasi tersebut, masa pembenahan internal disebut berlangsung selama 100 hari.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.