SURABAYA — Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2027, dengan 3.500 peserta menilai calon lokasi di 37 provinsi. Tim survei diminta mencari tahu kebutuhan warga pesisir sebelum menentukan sarana yang perlu dibangun.
Program ini menyasar persoalan yang langsung memengaruhi kegiatan melaut dan penghasilan nelayan, mulai dari biaya operasional hingga akses menjual hasil tangkapan. Lokasi yang diusulkan pemerintah daerah belum otomatis ditetapkan sebagai tempat pembangunan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan arahan itu saat membekali Mitra Pembangunan di Surabaya, Jumat. Ia meminta peserta tidak hanya memeriksa administrasi atau kesiapan lahan, tetapi berbicara langsung dengan masyarakat pesisir.
“Jangan datang ke lokasi hanya melihat-lihat. Saudara harus benar-benar bertanya kepada nelayan, apa yang mereka butuhkan, bagaimana kondisi mereka, dan apa yang harus dibangun,” ujar Trenggono.
Survei Kampung Nelayan Merah Putih harus sesuai kebutuhan warga
KKP meminta tim menggali masalah ekonomi yang dihadapi nelayan dan warga yang terlibat dalam rantai usaha perikanan. Pemeriksaan mencakup biaya melaut, pemasaran ikan, serta ketergantungan nelayan kepada tengkulak.
Survei juga perlu melihat ketersediaan bahan bakar minyak, kebutuhan es, tempat penyimpanan ikan, dan kecocokan fasilitas dengan kapasitas kapal. Setiap kampung memiliki keadaan berbeda; kebutuhan sarana di satu wilayah belum tentu sama dengan wilayah lain.
Tim diminta mendengar nelayan kecil, awak kapal perikanan, perempuan pesisir, pengolah ikan, dan pedagang. Keterlibatan mereka diharapkan memberi gambaran lebih utuh tentang kegiatan ekonomi setempat, bukan hanya kondisi fisik lokasi.
Perbedaan kebutuhan itu penting bagi hasil program. Fasilitas yang tidak sesuai dengan aktivitas nelayan berisiko tak menjawab persoalan utama, sementara dukungan yang tepat dapat membantu menekan ongkos melaut dan memperlancar penjualan hasil tangkapan. Karena itu, KKP menempatkan temuan lapangan sebagai dasar penilaian calon kampung.
Target 1.000 lokasi masih menunggu penilaian
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan pembekalan bagi 3.500 peserta berlangsung secara daring pada 27-29 Oktober 2026. Peserta berasal dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat lokal, politeknik kelautan dan perikanan, serta unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan.
“Kata kunci yang harus kita pegang teguh saat survei atau penilaian calon lokasi KNMP adalah dengarkan masyarakat dan pahami kegiatan ekonominya,” ujar Latif.
Ketua Satuan Tugas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027 Mohamad Abdi mengatakan survei serta penilaian berlangsung hingga pertengahan Desember 2026. Tim akan menilai kebutuhan masyarakat, potensi perikanan, kesiapan lahan, akses pasar, dan infrastruktur pendukung.
KKP menargetkan 1.000 lokasi siap direkomendasikan untuk pembangunan pada 2027. Namun, rekomendasi baru ditetapkan setelah proses penilaian; usulan pemerintah daerah atau kunjungan tim survei belum berarti suatu lokasi terpilih.
Mengapa fasilitas melaut jadi perhatian KKP?
Trenggono membandingkan dukungan infrastruktur untuk nelayan dengan sektor pertanian, yang menurutnya telah memiliki irigasi, sarana produksi, dan fasilitas pengolahan hasil panen. Nelayan, kata dia, masih menghadapi persoalan mendasar yang berpengaruh terhadap produktivitas dan pendapatan.
Ia menjelaskan pembangunan kampung tidak berfokus pada rumah nelayan, melainkan sarana dan prasarana yang membantu kegiatan melaut. KKP juga merujuk evaluasi Kampung Nelayan Modern sebelumnya, yang menunjukkan pendapatan nelayan meningkat lebih dari 50 persen. Hasil itu menjadi salah satu pertimbangan untuk memperluas program melalui KNMP.
“Mereka membutuhkan dukungan agar aktivitas melaut bisa dilakukan dengan mudah dan biaya yang lebih murah,” ujar Trenggono.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.