Status Wapres Gibran Diperdebatkan Usai Putusan MA soal Suket

“Jika tidak, putusan ini hanya akan berhenti di atas kertas saja,” kata Jansen.

Jansen juga menyebut kemungkinan tindak lanjut berada di tangan pimpinan dan elite politik. Namun, ia tidak menyatakan bahwa DPR atau MPR sudah memulai langkah tersebut. Pernyataannya menggambarkan dorongan agar putusan MA mendapat konsekuensi politik, bukan kabar tentang keputusan lembaga.

Kuasa hukum menilai putusan tak berlaku surut

Rullyandi menolak kesimpulan bahwa putusan MA otomatis mengubah kedudukan Gibran. Ia mengatakan putusan dijatuhkan setelah seluruh tahapan Pilpres 2024 selesai dan Gibran dilantik sebagai wakil presiden.

“Saya menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi syarat administrasi pencalonan sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024, tidak memengaruhi posisi Gibran sebagai wapres,” kata Rullyandi kepada wartawan pada Sabtu (31/10).

Ia beralasan perubahan keadaan hukum sudah terjadi sebelum putusan MA dijatuhkan. Karena itu, menurut Rullyandi, putusan tersebut tidak dapat diberlakukan secara retroaktif terhadap proses pencalonan yang sudah selesai.

Rullyandi merujuk Pasal 117 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ia menilai putusan dalam perkara ini tidak dapat dieksekusi secara sempurna dan tidak bisa dijadikan dasar untuk langkah politik DPR dalam pemakzulan.

Ia juga menyebut Kemendikdasmen masih memiliki ruang menempuh peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa. Dengan demikian, perbedaan utamanya bukan pada adanya putusan MA, melainkan pada apakah putusan atas surat keterangan itu berdampak langsung terhadap jabatan wapres.

Dampak putusan bergantung pada tindak lanjut

Bagi publik, polemik ini membuat dua perkara perlu dibedakan: keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan dan mekanisme konstitusional untuk mengubah status seorang wakil presiden. Putusan atas dokumen menjadi pangkal perdebatan, tetapi Jansen dan Rullyandi memberi tafsir berbeda tentang akibat hukumnya terhadap jabatan.

Di tengah perbedaan itu, Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Sugiat Santoso, mengingatkan agar putusan MA tidak langsung ditarik menjadi kesimpulan soal kedudukan Gibran. Sugiat mengatakan objek perkara dan konsekuensi hukumnya perlu dipahami secara utuh, serta meminta kementerian dan lembaga berwenang memberi penjelasan lebih lanjut.

Perbedaan respons itu menunjukkan bahwa putusan MA belum dengan sendirinya menyelesaikan perdebatan politik. Jansen menunggu kemungkinan tindakan DPR dan MPR, sedangkan Rullyandi menegaskan putusan tersebut tidak dapat menjadi dasar eksekusi politik terhadap kliennya.

“Putusan MA tersebut meskipun sudah berkekuatan hukum tetap, namun tidak bisa dilaksanakan secara sempurna, non-executable,” jelas Rullyandi.