Ekonomi Umat Jadi Fokus Kemenag dalam Dua Tahun Kabinet

JAKARTA — Ekonomi umat menjadi salah satu fokus Kementerian Agama dalam laporan kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Agenda ini menghubungkan kerja Kemenag dengan target pemerintah memperluas lapangan kerja berkualitas dan mengembangkan kewirausahaan.

Dampaknya menyentuh peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi: umat diharapkan tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga mampu menjadi produsen, pengusaha, dan pencipta lapangan kerja. Perubahan itu menuntut penguatan kapasitas produktif, bukan sekadar bantuan untuk memenuhi kebutuhan sesaat.

Gagasan tersebut disampaikan Sigit Kamseno, Pranata Humas Ahli Muda Kementerian Agama, dalam tulisannya mengenai dua tahun pemerintahan. Ia menyoroti bahwa peran kementerian tidak terbatas pada ibadah, pendidikan keagamaan, dan kerukunan.

Ekonomi umat terkait target lapangan kerja

Pemerintah menempatkan peningkatan lapangan kerja berkualitas dan pengembangan kewirausahaan dalam Asta Cita ketiga. Agenda itu juga mencakup industri kreatif dan pembangunan infrastruktur. Pemberdayaan ekonomi umat memiliki kaitan langsung dengan dua sasaran pertama, yakni pekerjaan dan kewirausahaan.

Hubungan ini memperluas gambaran tentang tugas Kementerian Agama. Kekuatan ekonomi masyarakat beragama dapat ikut mendukung agenda pembangunan apabila kapasitas produktifnya berkembang. Namun, jumlah umat yang besar tidak otomatis menjadikan mereka kuat secara ekonomi.

Yang dibutuhkan adalah kesempatan untuk menghasilkan barang dan jasa, menjalankan usaha, serta membangun sumber penghasilan. Tanpa kapasitas itu, masyarakat berisiko hanya menjadi pasar bagi produk pihak lain. Perubahan posisi dari konsumen menjadi pelaku ekonomi menjadi inti pemberdayaan yang disoroti Sigit.

Perubahan peran itu penting. Sebab, ukuran pemberdayaan bukan hanya seberapa banyak bantuan disalurkan, melainkan apakah masyarakat memperoleh kemampuan dan ruang untuk mengembangkan kegiatan produktif.

Mengapa kemandirian ekonomi penting?

Kemandirian ekonomi memberi seseorang ruang lebih luas untuk menentukan masa depan. Sigit menilai orang yang memiliki penghasilan sendiri tidak terus-menerus bergantung pada bantuan, bahkan berpeluang membantu orang lain.

Karena itu, pemberdayaan perlu bergeser dari bantuan konsumtif menuju penguatan kapasitas produktif. Bantuan konsumtif dapat menjawab kebutuhan langsung, tetapi penguatan kemampuan usaha dan penghasilan memberi dasar bagi kemandirian yang lebih berkelanjutan.

Bagi masyarakat, perbedaan pendekatan ini terasa pada kesempatan untuk mengelola usaha dan memperoleh pendapatan sendiri. Bagi agenda pemerintah, tumbuhnya pelaku usaha juga sejalan dengan sasaran pengembangan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Keduanya memperlihatkan mengapa pemberdayaan ekonomi umat relevan dibahas dalam evaluasi kinerja kabinet.

Namun, gagasan itu bertumpu pada peningkatan kapasitas produktif. Besarnya jumlah umat saja tidak cukup. Masyarakat perlu didorong agar dapat menjadi produsen, pengusaha, pencipta kerja, sekaligus pemilik aset produktif. Sigit menegaskan arah yang hendak dituju: “Mereka juga harus menjadi produsen, pengusaha, pencipta lapangan kerja, dan pemilik aset produktif.”