TANGERANG — Honda menilai kepastian insentif mobil hybrid penting untuk merencanakan investasi dan pengembangan model baru dalam jangka panjang. Pemerintah masih membahas dukungan bagi kendaraan elektrifikasi, termasuk hybrid, PHEV, dan REEV.
Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy mengatakan insentif dapat membantu membuat harga kendaraan lebih bersaing dan memberi konsumen lebih banyak pilihan. Ia menyampaikan pandangan itu di Alam Sutera, Tangerang, Kamis (29/10).
Menurut Billy, kebijakan yang konsisten juga berpengaruh pada keputusan investasi industri. Pengembangan model baru memerlukan perencanaan yang berkesinambungan, sehingga kepastian aturan menjadi perhatian Honda.
Mengapa insentif mobil hybrid penting bagi Honda?
Honda memandang insentif dapat mendukung permintaan kendaraan beremisi rendah sekaligus menjaga aktivitas industri komponen. Mobil hybrid, PHEV, dan REEV masih menggunakan komponen mesin pembakaran internal atau ICE, sehingga produksinya turut berkaitan dengan rantai pasok otomotif yang sudah berjalan.
“Fiskal kami masih diskusi dan belum bisa dibicarakan, tapi yang pasti perlu konsistensi kebijakan jangka panjang. Pengembangan model baru, investasi, itu perlu perencanaan jangka panjang yang berkesinambungan. Jadi kalau itu dijalankan, sebaiknya ada kepastian dan konsistensi dari kebijakan jangka panjang,” kata Billy.
Ia belum mengungkap bentuk dukungan fiskal yang tengah dibicarakan. Namun, Billy menyatakan insentif nonfiskal tetap dapat membantu industri, selama kebijakannya memberi kepastian untuk perencanaan bisnis.
Dampaknya tidak berhenti pada harga kendaraan di ruang pamer. Jika insentif mendorong pilihan kendaraan berefisiensi tinggi dan produksi meningkat, perusahaan komponen yang memasok bagian mesin pembakaran internal juga berpeluang mendapat manfaat dari aktivitas industri. Bagi konsumen, harga yang lebih bersaing dapat memperluas pilihan di antara kendaraan elektrifikasi.
Skema dukungan masih dibahas pemerintah
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah membahas usulan insentif untuk mobil hybrid, PHEV, dan REEV. Skema bagi kendaraan tersebut direncanakan berbeda dari dukungan untuk kendaraan listrik berbasis baterai atau BEV.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan besaran insentif yang diusulkan masih akan diperjelas. Ia menyebut usulan itu akan diajukan tahun ini, sementara industri tidak meminta dukungan dengan besaran yang sama seperti untuk BEV.
“Nanti seberapa besar insentif yang diusulkan akan diperjelas lagi. Dari industri pun tidak meminta besaran yang sama seperti BEV yang penting ada insentif. Usulannya akan kita ajukan tahun ini,” kata Sarmuji.
Pemerintah juga mempertimbangkan bentuk dukungan nonfiskal. Opsi yang tengah dimatangkan mencakup kemudahan administrasi, pembebasan aturan ganjil-genap, serta penyediaan parkir khusus. Dengan begitu, dukungan tidak harus berupa pemotongan pajak; kemudahan penggunaan sehari-hari juga masuk dalam pembahasan.
Sarmuji menilai pasar mobil dalam negeri masih memiliki ruang untuk berkembang. Rasio kepemilikan mobil di Indonesia, menurut dia, baru 99 per 1.000 penduduk. Ia membandingkannya dengan Malaysia yang mencapai 490 dan Thailand 275.
“Sebenarnya pasar mobil kita masih cukup luas, rasio kepemilikan mobil kita baru 99 per 1.000 penduduk. Itu masih jauh dibandingkan negara ASEAN di sekitar kita, seperti Malaysia yang mencapai 490 atau Thailand 275. Kalau rasio kepemilikan mobil bisa meningkat, pasti produksi akan lebih besar,” ujar Sarmuji.
Perbedaan perlakuan kebijakan menjadi salah satu latar pembahasan. Sarmuji menyebut BEV telah memperoleh paket insentif yang komprehensif, sedangkan kendaraan HEV, PHEV, dan REEV belum memiliki regulasi insentif khusus. Bagi Honda, kejelasan skema dan kesinambungan kebijakan akan menentukan ruang perencanaan investasi berikutnya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.