“Nanti seberapa besar insentif yang diusulkan akan diperjelas lagi. Dari industri pun tidak meminta besaran yang sama seperti BEV yang penting ada insentif. Usulannya akan kita ajukan tahun ini,” kata Sarmuji.
Pemerintah juga mempertimbangkan bentuk dukungan nonfiskal. Opsi yang tengah dimatangkan mencakup kemudahan administrasi, pembebasan aturan ganjil-genap, serta penyediaan parkir khusus. Dengan begitu, dukungan tidak harus berupa pemotongan pajak; kemudahan penggunaan sehari-hari juga masuk dalam pembahasan.
Sarmuji menilai pasar mobil dalam negeri masih memiliki ruang untuk berkembang. Rasio kepemilikan mobil di Indonesia, menurut dia, baru 99 per 1.000 penduduk. Ia membandingkannya dengan Malaysia yang mencapai 490 dan Thailand 275.
“Sebenarnya pasar mobil kita masih cukup luas, rasio kepemilikan mobil kita baru 99 per 1.000 penduduk. Itu masih jauh dibandingkan negara ASEAN di sekitar kita, seperti Malaysia yang mencapai 490 atau Thailand 275. Kalau rasio kepemilikan mobil bisa meningkat, pasti produksi akan lebih besar,” ujar Sarmuji.
Perbedaan perlakuan kebijakan menjadi salah satu latar pembahasan. Sarmuji menyebut BEV telah memperoleh paket insentif yang komprehensif, sedangkan kendaraan HEV, PHEV, dan REEV belum memiliki regulasi insentif khusus. Bagi Honda, kejelasan skema dan kesinambungan kebijakan akan menentukan ruang perencanaan investasi berikutnya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.