Cakupan sanksi ini membuat perkara DSSA relevan bagi investor dan industri perantara perdagangan efek. Penindakan tidak hanya menyentuh perusahaan yang dikenai denda, tetapi juga pengawasan internal sekuritas, perilaku tenaga pemasar, serta izin profesi di pasar modal.
Bagi investor, pengawasan pada rantai transaksi dan aktivitas pemasaran menjadi bagian penting dari upaya menjaga proses perdagangan efek.
Tiga rentang waktu perdagangan dalam perkara DSSA
OJK mencatat transaksi yang menjadi bagian dari perkara berlangsung dalam tiga rentang waktu: 12-19 Januari 2024, 21 Mei-15 Juli 2024, serta 18 Juli 2024-3 Februari 2026. Rentang terakhir berakhir pada 3 Februari 2026.
Sanksi terhadap Sinar Mas Tunggal dan Rudy dikaitkan dengan Pasal 22 angka 34 dan angka 35 UUPPSK, sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Untuk perusahaan sekuritas, OJK merujuk antara lain pada ketentuan program antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT), serta pengendalian internal perusahaan efek.
Dasar yang disebut untuk perusahaan sekuritas mencakup Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (2) POJK Nomor 8 Tahun 2023 serta ketentuan pengendalian internal dalam POJK Nomor 13 Tahun 2025. Peringatan kepada tenaga pemasar mengacu pada ketentuan pengendalian internal dan perilaku perusahaan efek.
Dengan sanksi yang menjangkau perusahaan, tenaga pemasaran, dan pemegang izin profesi, tindak lanjut OJK dalam perkara ini menyentuh beberapa lapis kegiatan pasar modal. Total denda Rp1,5119 triliun mencakup denda Sinar Mas Tunggal dan sembilan perusahaan sekuritas.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.