MANOKWARI — Penyaluran TKD Papua Barat mencapai Rp7,43 triliun hingga September 2026, menopang belanja pemerintah daerah sekaligus layanan publik di delapan wilayah. Namun, dana otonomi khusus dan DAK fisik masih perlu dipercepat agar dukungan anggaran dapat mengalir sesuai rencana.
Realisasi itu setara 69,64 persen dari pagu tahunan Rp10,67 triliun. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat mencatat penyaluran tersebut untuk periode Januari-September 2026.
Penyaluran TKD Papua Barat belum merata
Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Papua Barat Guntur Supriyanto mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sisa tahun anggaran. Targetnya, penyaluran bisa mencapai seluruh pagu yang tersedia.
“Kami terus berkoordinasi dengan masing-masing pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sisa tahun anggaran, sehingga penyaluran bisa terealisasi 100 persen,” ujar Guntur di Manokwari, Minggu.
Nilai yang diterima tiap daerah berbeda. Pemerintah Provinsi Papua Barat memperoleh Rp2,34 triliun, disusul Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp1,25 triliun. Fakfak menerima Rp806,81 miliar, sedangkan Manokwari mendapat Rp718,78 miliar.
Kaimana memperoleh Rp681,33 miliar, Pegunungan Arfak Rp564,21 miliar, Teluk Wondama Rp547,17 miliar, dan Manokwari Selatan Rp513,97 miliar. Dari sisi persentase terhadap pagu, Kabupaten Manokwari mencatat realisasi tertinggi.
Realisasinya mencapai 81,17 persen dari pagu Rp633,21 miliar. Angka itu menunjukkan bahwa capaian penyaluran antardaerah belum seragam, sehingga kelengkapan dokumen dan koordinasi tetap berpengaruh pada kecepatan pencairan.
Komponen apa yang masih perlu dipercepat?
Dana alokasi bagi hasil (DBH) menjadi komponen terbesar dengan penyaluran sekitar Rp2,95 triliun. Dana alokasi umum (DAU) menyusul dengan realisasi kurang lebih Rp2,90 triliun.
Penyaluran dana otonomi khusus mencapai Rp731,32 miliar. DAK nonfisik tercatat Rp503,09 miliar, sementara Dana Desa sekitar Rp280,08 miliar dan DAK fisik Rp48,99 miliar.
Guntur menyebut kinerja penyaluran DAU relatif baik. Percepatan masih dibutuhkan pada dana otsus dan DAK fisik, yang persentase realisasinya paling rendah dibandingkan komponen lain.
“Dana otsus baru tersalur 48,30 persen, dan DAK fisik 55,21 persen,” kata Guntur.
Selisih capaian ini berpengaruh pada waktu tersedianya pembiayaan program daerah. Menurut DJPb Papua Barat, penyaluran sesuai linimasa mendukung layanan dasar dan pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Bagi warga, keterlambatan pencairan dapat membuat dukungan anggaran untuk program-program itu tidak tersedia secepat yang direncanakan.
Koordinasi untuk mengejar sisa pagu
DJPb Papua Barat akan memperkuat koordinasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah. Fokusnya memastikan dokumen persyaratan salur untuk setiap jenis TKD terpenuhi, tanpa mengurangi kualitas pelaporan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
TKD dirancang untuk membantu pemerintah daerah menjalankan pemerintahan dan pembangunan, memperluas pemerataan layanan publik, serta mengurangi ketimpangan fiskal. Dana itu juga mendukung program pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, besarnya alokasi saja belum cukup. Kecepatan penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan dana ikut menentukan kapan program daerah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Guntur mengatakan DJPb ingin memastikan dana yang disalurkan memberikan manfaat nyata bagi warga Papua Barat. Hingga triwulan III, penyaluran dana otsus masih berada di angka 48,30 persen.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.