BRUSSELS — Anggaran Belgia 2027 kembali buntu pada Senin (2/11/2026), mendorong Perdana Menteri Bart De Wever mengajukan pengunduran diri kepada Raja Philippe. Keputusan raja untuk menerima atau menolaknya masih tertunda.
Kebuntuan terjadi setelah koalisi lima partai gagal menyepakati pemangkasan belanja negara dan kenaikan pajak. Pemerintah membahas dua langkah itu selama berbulan-bulan untuk mengatasi defisit dan tekanan utang Belgia.
Anggaran Belgia 2027 tersandera beda pilihan koalisi
Perbedaan utama muncul dalam cara pemerintah mencari penghematan dan tambahan penerimaan. Partai nasionalis Flandria N-VA yang dipimpin De Wever bersama partai liberal MR mendorong pemangkasan pengeluaran, termasuk di sektor kesehatan.
Mitra koalisi dari kelompok sosialis dan tengah mengusulkan kenaikan pajak bagi masyarakat kaya. Perbedaan itu membuat pemerintah belum mencapai kesepakatan meski perundingan berlangsung berbulan-bulan.
Target fiskalnya besar. Pemerintah Belgia ingin memperoleh penghematan dan tambahan penerimaan sekitar 10 miliar euro hingga 2029 untuk mengurangi defisit anggaran.
De Wever mulai menjabat pada Februari 2025 dengan tekad memperbaiki kondisi keuangan negara. Namun, perbedaan pandangan di antara partai-partai pendukung pemerintahannya menghambat agenda tersebut.
Apa dampak kebuntuan anggaran bagi Belgia?
Jika parlemen dan koalisi tak menyepakati anggaran baru, Belgia berpotensi memakai aturan anggaran sementara pada tahun depan. Mekanisme itu membatasi pengeluaran bulanan pemerintah maksimal seperdua belas dari anggaran tahun sebelumnya.
Pembatasan tersebut dapat mempersempit ruang pemerintah untuk mengatur belanja bulanan sesuai kebutuhan baru. Taruhannya terasa pada pembahasan penghematan, layanan kesehatan, dan rencana peningkatan anggaran pertahanan, sementara beban bunga utang juga terus menekan keuangan negara.
Komisi Eropa memperkirakan utang pemerintah Belgia mencapai 110,5 persen dari produk domestik bruto pada 2026. Defisit anggarannya diproyeksikan sebesar 5,2 persen dari PDB.
Utang yang membesar membuat pembayaran bunga menjadi persoalan tersendiri. De Wever sebelumnya memperingatkan bahwa tanpa penghematan, beban bunga dapat naik dan memaksa pemerintah mengambil pinjaman baru hanya untuk membayar bunga utang yang sudah ada.
Raja Philippe mulai berkonsultasi dengan koalisi
Istana mengonfirmasi pengajuan pengunduran diri De Wever setelah perundingan anggaran kembali gagal. Raja Philippe belum menyatakan apakah akan menerima pengunduran diri tersebut.
“Raja menyayangkan tidak tercapainya kesepakatan mengenai anggaran yang kredibel dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang saat ini dihadapi negara,” demikian pernyataan istana.
Raja juga menyerukan seluruh pihak untuk mengutamakan kepentingan bersama dan bersedia berkompromi. Istana memperingatkan Belgia tidak mampu menghadapi krisis politik berkepanjangan saat ketidakpastian geopolitik dan tantangan ekonomi masih membayangi.
Raja Philippe dijadwalkan berkonsultasi dengan para pemimpin partai koalisi pada Selasa (3/11), lalu menerima De Wever di istana pada Jumat (6/11). Sementara proses itu berjalan, pemerintah masih menghadapi batas waktu untuk menyepakati anggaran 2027, yakni 31 Desember 2026.
Pengunduran diri dapat membuka krisis politik baru
Jika Raja Philippe menerima pengunduran diri De Wever, Belgia berpotensi menghadapi pembentukan koalisi pemerintahan baru atau pemilu. Karena itu, keputusan raja bukan sekadar urusan jabatan perdana menteri; hasilnya dapat menentukan jalur pembahasan anggaran negara.
Perselisihan fiskal berlangsung bersamaan dengan protes mahasiswa dan pemogokan pekerja. Serikat pekerja telah berbulan-bulan menggelar aksi menentang kebijakan penghematan, dengan puluhan ribu orang turun ke jalan dalam sejumlah aksi nasional.
Belgia termasuk negara dengan tingkat utang tertinggi di antara 27 anggota Uni Eropa, bersama Prancis dan Italia. Pandemi COVID-19 dan krisis energi memperburuk kondisi keuangan yang telah terbebani utang selama bertahun-tahun.
Untuk saat ini, rencana fiskal pemerintah masih belum mendapat kesepakatan. De Wever harus menghadapi tenggat 31 Desember 2026, sementara istana memulai konsultasi politik pada Selasa (3/11).
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.