PPN Pembalut Disorot DPR, Perempuan Rentan Hadapi Beban Biaya

JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak pemerintah mengkaji ulang PPN pembalut untuk menjaga keterjangkauan produk menstruasi bagi perempuan, terutama kelompok rentan. Dorongan itu disampaikan di Jakarta pada Selasa, dengan usulan agar produk menstruasi dikecualikan dari pajak atau pajaknya ditanggung melalui subsidi negara.

Selly menilai menstruasi adalah proses biologis yang tidak dapat dihindari, sehingga pengeluaran untuk produk menstruasi bukan kebutuhan yang bisa ditunda. Kebijakan pajak, menurut dia, perlu memperhitungkan siapa yang akhirnya menanggung beban biaya.

Mengapa PPN pembalut jadi perhatian DPR?

Produk menstruasi dibutuhkan secara berulang. Karena itu, beban harganya lebih terasa bagi perempuan berpenghasilan rendah, yang harus memenuhi kebutuhan tersebut di tengah keterbatasan ekonomi.

“Menstruasi bukanlah pilihan atau gaya hidup, juga bukan pengeluaran diskresioner yang bisa ditunda. Ini adalah proses biologis yang tidak bisa dihindari perempuan,” kata Selly di Jakarta, Selasa.

Ia mengingatkan, aturan perpajakan yang diberlakukan secara seragam dapat menimbulkan dampak berbeda bagi masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam. Pembahasan PPN pembalut, kata Selly, bukan hanya soal apakah pajak itu secara khusus menyasar perempuan, melainkan juga tentang kelompok yang memikul dampaknya.

“Persoalannya bukan sekadar apakah pajak ini secara spesifik menargetkan perempuan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa sebenarnya yang menanggung bebannya,” ujarnya.

Akses produk menstruasi berkaitan dengan kesehatan

Perdebatan ini menyentuh lebih dari harga di kasir. Ketika produk menstruasi sulit dijangkau, perempuan berpenghasilan rendah, pekerja informal, penyandang disabilitas, dan pelajar perempuan menghadapi hambatan dalam memperoleh kebutuhan dasar untuk menjaga kesehatan reproduksi.

Selly meminta pemerintah memastikan kelompok-kelompok itu dapat mengakses produk menstruasi yang layak. Ia juga menekankan bahwa kebijakan akses perlu terhubung dengan fasilitas sanitasi, air bersih, layanan kesehatan reproduksi, serta edukasi mengenai kesehatan menstruasi.

Dengan begitu, opsi pengecualian PPN atau subsidi yang diajukan Selly berkaitan langsung dengan kemampuan kelompok rentan memenuhi kebutuhan berulang. Perubahan kebijakan fiskal saja, menurut arah usulannya, perlu berjalan bersama akses terhadap layanan dan fasilitas pendukung.

Selly menyebut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga mendorong pemerintah mempertimbangkan ulang PPN produk menstruasi. Komnas Perempuan menilai kebijakan pajak perlu memperhitungkan kebutuhan spesifik perempuan dalam menjalankan hak kesehatan reproduksi.

Koordinasi fiskal dan perlindungan perempuan

Selly meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan serta lembaga terkait. Tujuannya, kebutuhan perempuan dapat dipertimbangkan dalam proses penyusunan kebijakan nasional, termasuk kebijakan perpajakan.

Ia menegaskan penerimaan negara tetap dibutuhkan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Namun, pertimbangan penerimaan perlu disandingkan dengan dampak aturan terhadap kebutuhan dasar dan kualitas hidup kelompok rentan.

Desakan Selly muncul di tengah usulan terpisah dari kalangan buruh mengenai pajak pembalut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal juga mendorong pemerintah memberikan pajak 0 persen untuk pembalut perempuan. Ia mengaitkan usulan itu dengan kebutuhan pekerja dan rumah tangga berpenghasilan rendah.

Usulan dari DPR dan kalangan buruh sama-sama menyoroti keterjangkauan pembalut, tetapi datang dari pihak dan kerangka pembahasan yang berbeda. Selly menekankan hak kesehatan reproduksi serta dampak kebijakan fiskal terhadap perempuan rentan, sementara Iqbal menyampaikan dorongan pajak 0 persen dalam rangkaian usulan yang juga mencakup Jaminan Hari Tua.

Bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, persoalan utamanya adalah biaya kebutuhan yang terus berulang dan tidak dapat dihindari. Pemerintah kini diminta mempertimbangkan pilihan yang diajukan Selly: mengecualikan produk menstruasi dari PPN atau menanggung pajaknya melalui subsidi negara.