Mitra Dapur MBG Soroti Kepastian Biaya Operasional BGN

JAKARTA — Mitra dapur MBG meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memberi kepastian atas biaya operasional dan skema investasi setelah menetapkan batas maksimal Rp3.000 per penerima manfaat. Perubahan aturan itu dinilai dapat mengganggu perencanaan dan keberlanjutan layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jika tidak didahului evaluasi serta komunikasi yang cukup.

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (APGI3T) Gardian Muhammad pada Rabu (4/11). Ia meminta BGN menghitung dampak kebijakan berdasarkan kondisi dapur dan karakteristik wilayah sebelum aturan diterapkan secara menyeluruh.

Mitra dapur MBG minta skema pembiayaan lebih pasti

Gardian mengatakan standar gizi anak tetap harus menjadi prioritas. Namun, kualitas makanan, kecukupan nutrisi, keamanan pangan, dan ketepatan distribusi juga bergantung pada kemampuan operasional dapur SPPG.

“Kami mengkhawatirkan perubahan kebijakan yang terlalu sering justru dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaksana. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa evaluasi dan komunikasi yang memadai, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang keberatan dari berbagai kelompok mitra, baik SPPG Terpencil maupun SPPG di wilayah aglomerasi,” ucap Gardian.

Operasional dapur mencakup pembelian bahan baku, upah tenaga kerja, utilitas, distribusi, pemeliharaan fasilitas, serta pengembalian investasi. Karena itu, menurut Gardian, perubahan pembiayaan perlu memperhitungkan keseluruhan kebutuhan tersebut, bukan hanya target efisiensi anggaran.

Dampaknya terasa langsung pada kemampuan mitra menjaga layanan sehari-hari. Jika dana operasional tidak sejalan dengan kebutuhan dapur, pengelola menghadapi tekanan untuk tetap memenuhi standar fasilitas dan pelayanan sekaligus menanggung biaya yang sudah dikeluarkan. Kelancaran penyediaan makanan bagi penerima manfaat pun terkait dengan kepastian biaya yang menopang kegiatan dapur.

Bagaimana aturan biaya MBG berubah?

BGN mengganti penggantian biaya operasional sesuai pengeluaran tanpa plafon dengan batas maksimal Rp3.000 per penerima manfaat. Perhitungan biaya setiap SPPG kini mengacu pada jumlah riil penerima manfaat yang dilayani.

BGN juga mengubah insentif fasilitas. Skema tarif tetap Rp6 juta per hari diganti menjadi Rp2.000 per penerima manfaat, dengan besaran yang memperhitungkan ketersediaan dan mutu layanan.

Untuk anggaran penyediaan makanan, BGN menetapkan Rp13.000 untuk porsi kecil dan Rp15.000 untuk porsi besar. Sementara itu, kendaraan distribusi tidak lagi masuk komponen biaya operasional. BGN menempatkan penyediaan kendaraan, bangunan dapur, peralatan memasak, dan peralatan makan sebagai kewajiban mitra.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan seluruh komponen pembiayaan dihitung untuk periode satu bulan penuh. Komponen itu mencakup biaya operasional, bahan baku, serta insentif ketersediaan dan mutu layanan. Tysa menilai pengelolaan menu, pengadaan bahan, kegiatan dapur, dan distribusi yang efisien dapat membantu menjaga penggunaan anggaran sesuai alokasi.

Investasi mitra belum sepenuhnya kembali

Gardian mengingatkan mitra telah menanamkan modal untuk menyediakan tanah, bangunan, renovasi, peralatan dapur, instalasi pendukung, dan fasilitas lain. Sebagian besar investasi tersebut, menurut dia, belum sepenuhnya kembali.

“Jangan sampai mitra diminta terus memenuhi standar fasilitas dan pelayanan, tetapi pada saat yang sama kepastian atas keberlanjutan pembiayaan investasinya justru semakin tidak jelas,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa mitra tidak meminta keuntungan berlebihan dari program pemerintah. Yang dibutuhkan adalah pembiayaan yang adil, transparan, terukur, dan berkelanjutan agar dapur tetap dapat beroperasi.

Untuk menguji kecukupan skema, Gardian mendorong BGN melakukan simulasi keuangan berdasarkan kondisi riil masing-masing SPPG. Perhitungan itu, menurutnya, perlu membedakan karakteristik wilayah serta melibatkan asosiasi dan mitra dalam evaluasi.

“Kami tidak sedang meminta pemerintah memberikan keuntungan berlebihan kepada mitra. Yang kami perjuangkan adalah skema yang adil, transparan, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Gardian. Evaluasi dan simulasi tersebut menjadi langkah berikutnya yang diminta mitra sebelum kebijakan pembiayaan diberlakukan secara menyeluruh.