JAKARTA — Susilo Bambang Yudhoyono meminta Presiden Prabowo Subianto menghidupkan kembali politik yang berkeadaban setelah polemik penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh mencuat. Presiden ke-6 RI itu khawatir perebutan kekuasaan dengan segala cara membuat rakyat takut hidup di negaranya sendiri.
Seruan SBY muncul di tengah penyelidikan perkara penyadapan ilegal yang menyeret tiga tersangka, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Isu itu juga berembus bersamaan dengan polemik mengenai dokumen ijazah Wakil Presiden.
Dalam pernyataan di akun X pada Rabu (4/11/2026), SBY menilai dinamika politik telah mengarah pada pembenaran cara-cara yang mengabaikan baik-buruk dan moralitas. Ia tidak menyebut pihak tertentu sebagai pelaku politik yang dimaksud.
SBY soroti politik liar dan dampaknya bagi rakyat
SBY mengingatkan bahwa persaingan untuk memperoleh kekuasaan dapat merusak rasa aman masyarakat bila semua cara dianggap sah. Kekhawatirannya bukan hanya soal pertarungan elite, tetapi juga tentang ketenteraman warga dalam kehidupan sehari-hari.
“Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita,” ujar SBY melalui akun X-nya. Ia melanjutkan bahwa perebutan kekuasaan seolah membenarkan berbagai cara, tanpa memedulikan apakah tindakan itu bermoral.
Situasinya mengusik. Ketika warga merasa takut di negaranya sendiri, kepercayaan terhadap proses politik ikut dipertaruhkan. SBY menyampaikan kegelisahan itu sebagai warga negara yang mencintai Indonesia, lalu meminta Prabowo mengambil peran untuk memulihkan politik yang beradab.
Ia menyebut permintaan tersebut sebagai panggilan sejarah dan amanah rakyat. SBY juga menyampaikan harapan agar Tuhan memberi kekuatan dan tuntunan kepada Presiden Prabowo dalam menjalankan misi itu.
Apa kaitan seruan SBY dengan perkara penyadapan?
Seruan SBY disampaikan setelah pengungkapan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh. Mabes Polri menetapkan tiga tersangka dalam perkara penyadapan ilegal itu; salah satunya disebut sebagai mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Namun, SBY tidak secara terbuka mengaitkan pernyataannya dengan tersangka tertentu ataupun menyebut siapa yang ia maksud saat membahas politik yang liar. Karena itu, pernyataannya menjadi peringatan umum mengenai cara memperoleh kekuasaan, bukan tuduhan langsung terhadap seseorang.
Bagi masyarakat, polemik penyadapan menyentuh persoalan rasa aman dan kepercayaan terhadap perlindungan privasi, terutama karena perkara ini disebut menyasar pejabat tinggi, pengusaha, media, hingga Presiden. Penetapan tersangka menandai proses hukum telah berjalan, sementara dugaan dalam perkara itu tetap perlu diuji melalui proses yang berlaku.
Polemik politik muncul bersama putusan soal ijazah
Pernyataan SBY juga disampaikan tak lama setelah putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan ijazah Wakil Presiden tidak sah. Bahan utama menyebut putusan itu sejalan dengan kesimpulan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menyatakan tidak cukup bukti mengenai keabsahan ijazah SMA sederajat Gibran.
Rangkaian isu tersebut membuat perdebatan politik berlangsung di tengah perhatian publik terhadap penyadapan dan putusan pengadilan. Meski berdekatan waktunya, SBY tidak menyatakan bahwa perkara ijazah menjadi alasan langsung ia menyampaikan kritik tentang politik.
Fokus berikutnya ada pada penanganan perkara penyadapan oleh Mabes Polri dan langkah Presiden Prabowo menanggapi seruan SBY. Perkembangan proses hukum dan respons pemerintah akan menunjukkan bagaimana tuntutan akan politik yang berkeadaban diterjemahkan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.