Dana Otsus Aceh Jadi Fokus Mualem saat Bertemu Prabowo

JAKARTA — Dana Otsus Aceh menjadi fokus Gubernur Aceh Muzakir Manaf saat menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/11/26). Mualem meminta pemerintah pusat memberi perhatian pada keberlanjutan dana yang dijadwalkan berakhir pada 2027.

Pembicaraan itu menyentuh langsung sumber pendanaan khusus bagi Aceh, sementara revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh masih dibahas DPR RI. Perpanjangan dana tanpa batas waktu menjadi salah satu agenda prioritas dalam revisi tersebut.

Dalam keterangan yang diterima di Banda Aceh, Rabu, Mualem mengatakan aspirasi Aceh perlu dibicarakan bersama pemerintah pusat. “Kita ingin semua persoalan dan aspirasi Aceh dapat dibicarakan dengan baik bersama pemerintah pusat,” kata Gubernur Aceh itu.

Mengapa perpanjangan Dana Otsus Aceh dibahas?

Dana Otsus dijadwalkan berakhir pada 2027. Karena itu, pembahasan perpanjangan menjadi penting bagi pemerintah Aceh dan masyarakat yang berkepentingan dengan kelanjutan pemanfaatan dana tersebut.

DPR RI kini membahas revisi UUPA, dengan perpanjangan dana Otsus tanpa batas waktu sebagai salah satu poin prioritas. Pertemuan Mualem dengan Prabowo berlangsung ketika pembahasan perubahan aturan itu masih berjalan, sehingga aspirasi pemerintah Aceh disampaikan langsung kepada pemerintah pusat.

Mualem menekankan agar dana tersebut terus diperjuangkan dan dipakai secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. “Dana otsus harus terus diperjuangkan keberlanjutannya dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Bendera Aceh dan Blang Padang ikut dibicarakan

Agenda pertemuan tidak hanya berkaitan dengan pendanaan. Mualem juga membawa persoalan bendera Aceh, status serta keberadaan Blang Padang, dan perkembangan situasi terkini di wilayah itu.

Blang Padang mendapat perhatian karena memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Aceh. Mualem meminta persoalan kawasan tersebut dibahas bersama isu lain yang menyangkut kepentingan serta masa depan Aceh.

Ia turut mengingatkan pentingnya menjaga situasi keamanan dan perdamaian. Menurut Mualem, stabilitas yang telah terbangun perlu dipertahankan melalui kerja sama seluruh elemen masyarakat serta dukungan pemerintah pusat.

Dampaknya bagi masyarakat bertumpu pada dua hal yang dibawa dalam pertemuan itu: kepastian kelanjutan dana Otsus dan penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan identitas serta ruang bersejarah Aceh. Perpanjangan dana akan dibahas melalui revisi UUPA, sementara persoalan bendera dan Blang Padang juga memerlukan perhatian pemerintah.

Komunikasi dengan pemerintah pusat, kata Mualem, menjadi langkah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ia berharap hubungan Aceh dan pemerintah pusat semakin kuat agar keamanan tetap terjaga dan pembangunan berjalan baik.

“Yang paling utama adalah bagaimana Aceh tetap aman, damai, dan pembangunan berjalan dengan baik,” tutur Mualem. Pembahasan revisi UUPA di DPR RI menjadi tahapan berikutnya yang menentukan arah usulan perpanjangan Dana Otsus Aceh.