Hilirisasi Perikanan Sulut Disiapkan untuk Pasar Ekspor

JAKARTA — BNPPDT dan BPPD Sulawesi Utara membahas penguatan hilirisasi perikanan untuk membuka peluang ekspor dalam audiensi di Jakarta, Jumat (6/11/2026). Pembahasan itu menjadi bagian dari persiapan prioritas pembangunan kawasan perbatasan Sulawesi Utara pada 2027.

Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad, meminta pemerintah daerah menyampaikan data yang dapat membantu memetakan kebutuhan dan potensi setiap wilayah. Bagi kawasan kepulauan, pendekatan pembangunan perlu disesuaikan dengan keadaan geografis dan kehidupan masyarakat setempat.

Mengapa hilirisasi perikanan Sulut dibahas?

Hilirisasi dapat membuat hasil perikanan memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan. Edi mencontohkan, daerah yang memiliki potensi ikan sebaiknya tidak hanya menjual hasil tangkapan dalam bentuk mentah, tetapi juga mengolahnya menjadi produk yang berpeluang masuk pasar ekspor.

“Kalau di sana potensinya ikan, jangan hanya menjual ikan. Jadikan produk melalui hilirisasi. Kita perlu berpikir bagaimana hasil perikanan itu dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah dan berpeluang menembus pasar ekspor,” ujar Edi.

Arah pengembangan itu berkaitan dengan penyusunan prioritas pembangunan Sulawesi Utara pada 2027. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengenali potensi ekonomi sekaligus kebutuhan masyarakat sebelum menentukan dukungan pembangunan yang diperlukan.

Data daerah menjadi dasar prioritas 2027

Dalam audiensi tersebut, Edi menekankan perlunya informasi dari pemerintah daerah untuk membangun basis data. Pemetaan itu dapat menunjukkan wilayah yang telah berkembang, kawasan yang masih tertinggal, serta faktor yang memengaruhi kondisi masing-masing daerah.

“Kami membutuhkan informasi dan data dari pemerintah daerah untuk menyusun basis data. Dari data tersebut, kita bisa melihat daerah yang sudah berkembang maupun yang masih tertinggal, mengetahui faktor penyebabnya, serta merumuskan solusi agar kondisi wilayah menjadi lebih baik,” kata Edi.

Data lokal penting karena kondisi kawasan perbatasan tidak seragam. Wilayah kepulauan memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga rencana pembangunan perlu membaca karakter geografis, sumber daya alam, dan keadaan sosial masyarakat, bukan menggunakan satu pendekatan untuk semua lokasi.

Bagi masyarakat dan pelaku usaha perikanan, pilihan antara menjual ikan mentah dan mengolahnya menyentuh nilai ekonomi yang tinggal di daerah. Jika potensi itu diarahkan ke produk olahan, peluang pasar ekspor dapat terbuka; namun, rencana tersebut juga memerlukan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Apa yang dibutuhkan industri pengolahan?

Edi menyebut pengembangan industri pengolahan membutuhkan dukungan energi, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai. Ketiganya menjadi bagian penting agar potensi perikanan tidak berhenti sebagai gagasan, melainkan dapat ditopang oleh kegiatan produksi.

Karena itu, koordinasi BNPPDT dengan BPPD Sulawesi Utara berfokus pada identifikasi kebutuhan dan penyusunan prioritas. Kepala BPPD Provinsi Sulawesi Utara, Henry Kaitjily, turut hadir dalam audiensi bersama Edi di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT.

Penyusunan prioritas pembangunan kawasan perbatasan Sulawesi Utara untuk 2027 menjadi tahap berikutnya. Data daerah dan kebutuhan dukungan industri akan menjadi bahan pembahasan dalam menentukan langkah pengembangan ekonomi setempat.