Jabar-Sumut Kerja Sama Digitalisasi untuk Benahi Layanan Publik

BANDUNG — Jawa Barat dan Sumatera Utara menyepakati kerja sama untuk memperkuat layanan publik, reformasi birokrasi, dan digitalisasi pemerintahan. Kesepakatan itu diharapkan berlanjut menjadi program nyata yang manfaatnya dirasakan warga.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan hal itu di Bandung, Rabu, setelah kunjungan kerja Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya ke Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kerja sama antardaerah tersebut dituangkan dalam perjanjian yang akan ditandatangani masing-masing kepala daerah.

Erwan meminta kesepakatan tidak berhenti sebagai urusan administratif. Pemerintah kedua provinsi perlu menerjemahkannya ke dalam kegiatan yang memperbaiki pelayanan dan tata kelola pemerintahan.

Kerja sama Jabar-Sumut menargetkan layanan publik

Fokus kolaborasi mencakup peningkatan mutu pelayanan publik, percepatan reformasi birokrasi, dan transformasi digital. Bagi masyarakat, dampak kerja sama ini akan bergantung pada apakah pertukaran pengalaman antarpemerintah daerah menghasilkan layanan yang lebih mudah diakses dan birokrasi yang lebih tanggap.

Erwan mengatakan Jawa Barat memiliki pengalaman dalam tata kelola pemerintahan, manajemen kinerja, serta penerapan standar pelayanan publik. Ia juga menyebut sejumlah inovasi birokrasi dari provinsinya telah diterapkan oleh daerah lain.

“Perjanjian kerja sama ini harus betul-betul kita wujudkan, jangan hanya sebagai dokumen di atas kertas,” ujar Erwan.

Pernyataan itu menempatkan pelaksanaan sebagai ukuran penting dari kesepakatan. Kerja sama antardaerah baru terasa bagi warga ketika pengetahuan yang dibagikan masuk ke dalam program dan memperbaiki proses pelayanan, bukan hanya tercatat dalam dokumen.

Apa yang dibawa masing-masing provinsi?

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengapresiasi keterbukaan Jawa Barat dalam berbagi praktik pemerintahan. Menurut dia, pengalaman Jawa Barat dalam inovasi birokrasi, digitalisasi, dan manajemen pelayanan dapat dipertemukan dengan potensi Sumatera Utara di sektor agraris, perkebunan, perdagangan, industri, dan pariwisata.

Surya memandang kerja sama sebagai ruang bagi kedua provinsi untuk saling belajar sekaligus mengembangkan keunggulan masing-masing. Ia berharap pertukaran itu ikut mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat maupun Sumatera Utara.

Perbedaan kekuatan kedua wilayah memberi ruang kolaborasi yang lebih luas daripada sekadar menyalin satu program. Pengalaman Jawa Barat dalam mengelola inovasi pemerintahan dapat menjadi bahan pembelajaran, sementara potensi sektor-sektor unggulan Sumatera Utara dapat memperkaya agenda pembangunan bersama.

Namun, manfaat bagi warga tetap bergantung pada tindak lanjut. Penguatan kapasitas aparatur dan pembaruan layanan perlu hadir dalam kerja pemerintahan sehari-hari agar kerja sama tidak berhenti pada pertukaran gagasan.

Dokumen akan ditandatangani kepala daerah

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Faiz Rahman mengatakan aliansi tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan kedua provinsi. Tujuannya, mendorong aparatur yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Faiz menyebut dokumen kerja sama akan ditandatangani masing-masing kepala daerah. Tahap itu akan menjadi pijakan bagi kedua pemerintah provinsi untuk meneruskan kesepakatan ke dalam program kerja.

Surya menekankan pentingnya pertukaran pengalaman dalam kolaborasi tersebut. “Melalui kerja sama yang terarah, kita dapat saling belajar, berbagi pengalaman, mempertemukan keunggulan, serta mengembangkan inovasi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua provinsi,” ujarnya.