Karhutla Kalteng: 400 Usaha Tambang Dikerahkan untuk Penanganan

JAKARTA — Karhutla Kalteng akan ditangani dengan melibatkan 400 pelaku usaha pertambangan, kata Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Jumat. Pemerintah menyiapkan koordinasi bersama perusahaan agar dukungan sektor tambang bisa diterapkan di lapangan.

Pelibatan itu menambah dukungan hampir 200 perusahaan perkebunan dan kehutanan yang sebelumnya telah bergerak bersama pemerintah. Bagi penanganan kebakaran di Kalimantan Tengah, langkah ini memperluas keterlibatan pelaku usaha lintas sektor dan mengumpulkan sumber daya mereka dalam upaya bersama.

Karhutla Kalteng melibatkan perusahaan dari tiga sektor

Faisol menyampaikan keterangan tersebut setelah Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Kalimantan Tengah. Rapat berlangsung di Jakarta pada Jumat dan dihadiri pengusaha pertambangan, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, serta jajaran pemerintah daerah.

Dalam pertemuan itu, 400 unit usaha pertambangan yang diundang menyatakan akan menindaklanjuti ajakan pemerintah. Sebelumnya, hampir 200 perusahaan dari sektor perkebunan dan kehutanan sudah terlibat dalam upaya pengendalian kebakaran.

“Jadi semuanya terlibat,” kata Faisol. Ia menjelaskan perusahaan dari sektor kehutanan dan perkebunan telah lebih dulu bergabung, sementara perusahaan tambang menyampaikan langkah tindak lanjut setelah diundang dalam rapat.

Bagaimana koordinasi penanganan karhutla dilakukan?

Pemerintah akan membahas rincian teknis bersama Indonesia Mining Association dan Forum Kepala Teknik Tambang. Pembahasan itu ditujukan untuk menyusun langkah operasional yang terintegrasi, sehingga keterlibatan perusahaan tidak berhenti pada pernyataan dukungan di tingkat rapat.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan mengoordinasikan seluruh perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah tersebut. Pemerintah daerah akan menyelaraskan sumber daya dan kemampuan perusahaan agar bisa digunakan secara efektif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Koordinasi menjadi bagian penting dari rencana ini. Tanpa pembagian langkah yang jelas, banyaknya perusahaan yang terlibat belum tentu otomatis mempercepat respons di lapangan. Pemerintah menyatakan pembahasan teknis akan menghubungkan dukungan usaha dengan kebutuhan operasional penanganan.

Dampaknya langsung terasa pada cara penanganan karhutla diatur: pemerintah berupaya menyatukan dukungan perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan dalam satu koordinasi di Kalimantan Tengah. Bagi masyarakat dan wilayah yang menghadapi risiko kebakaran, keterpaduan itu penting agar kemampuan yang tersedia dapat diarahkan untuk memperkuat respons, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Gotong royong jadi dasar pengendalian

Faisol menilai keterlibatan seluruh pelaku usaha dapat membantu mempercepat penanggulangan dan membuat pelaksanaannya lebih terukur. Pemerintah juga mengarahkan kolaborasi itu agar memberi hasil yang berkelanjutan, bukan hanya menjadi respons sesaat.

Namun, pekerjaan berikutnya ada pada pelaksanaan. Rencana operasional bersama asosiasi pertambangan dan forum teknik tambang akan menjadi dasar untuk mengatur kontribusi perusahaan, sementara pemerintah provinsi menjalankan koordinasi di wilayah.

Faisol menegaskan, “Jadi semuanya terlibat.”