Ia mendorong penyidikan memeriksa kemungkinan penyalahgunaan akses maupun kewenangan. Penyebutan adanya oknum, kata dia, belum menjawab bagaimana akses bisa diperoleh dan seperti apa pengawasan atas penggunaannya.
Azis juga membedakan dugaan tindak pidana penyadapan dari kemungkinan kelalaian dalam pengamanan Presiden. Jika penyidik menemukan kelemahan sistem pengamanan, ia meminta evaluasi berjalan tanpa mengalihkan perhatian dari pembuktian perkara utama.
Azis minta tanggung jawab ditelusuri
Azis mendukung Polri menuntaskan penyidikan, termasuk menelusuri pihak yang terbukti bertanggung jawab. Ia meminta pemeriksaan menjangkau cara akses diberikan, pengawasan yang berjalan, serta peran pihak lain jika bukti mengarah ke sana.
“Kalau memang ada penyalahgunaan kewenangan, harus jelas bagaimana itu bisa terjadi. Siapa yang memberi akses, bagaimana pengawasannya, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Semua perlu ditelusuri,” tegasnya.
Menurut Azis, pengusutan yang terukur juga penting untuk memastikan pihak yang diperiksa mendapat kepastian status hukum. Ia meminta proses berjalan adil, bukan bertumpu pada tekanan politik atau hubungan personal.
Ia menegaskan keamanan Presiden Prabowo berkaitan dengan mandat rakyat, tetapi dukungan terhadap Presiden tidak boleh berubah menjadi perlindungan bagi pihak tertentu. Polri, menurut Azis, perlu menunjukkan bahwa kewenangan negara digunakan sesuai hukum dan penyidikan menjangkau tanggung jawab sampai tuntas.
Azis berharap penanganan perkara ini mendorong penguatan pengawasan internal Polri. Ia menutup pernyataannya dengan meminta penyidik memeriksa siapa pun yang bukti-buktinya menunjukkan keterlibatan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.