Komitmen Investasi Indonesia Tembus Rp 6,3 Triliun di London

LONDON — Komitmen investasi Indonesia sebesar Rp 6,3 triliun dari Indonesia Investment Forum 2026 berpotensi membawa proyek baru di sektor timah, pusat data AI, dan perakitan alat berat. Kesepakatan itu dihimpun di London, Inggris, pada Kamis (5/11/2026), melalui penandatanganan dan penyampaian tiga kesepakatan strategis yang disaksikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Nilainya setara US$ 385,1 juta. Namun, arti komitmen ini tidak berhenti pada jumlah dana: proyek-proyeknya menyentuh pengolahan bahan tambang, infrastruktur digital, serta kapasitas industri di dalam negeri.

Investasi Indonesia mengalir ke tiga sektor

Titanium Capital merencanakan investasi Rp 4,16 triliun atau US$ 252,1 juta untuk pengolahan timah. Nilai ini menjadi bagian terbesar dari tiga komitmen yang diumumkan dalam forum tersebut.

Axelera berencana mengembangkan pusat data berbasis kecerdasan buatan di KEK Industropolis Batang. Investasi itu bernilai EUR 50 juta atau setara US$ 56 juta, dan menjadi tindak lanjut pertemuan bisnis kedua pihak pada Trade Expo Indonesia 2026.

Komitmen ketiga datang dari BlackInk Co-operation Limited. Perusahaan itu akan memanfaatkan lahan di Jakarta Industrial Estate Pulogadung untuk fasilitas perakitan alat berat dan suku cadangnya, dengan nilai US$ 77 juta.

Ketiga proyek memiliki dampak yang berbeda bagi industri Indonesia. Pengolahan timah mengarah pada kegiatan pemrosesan di dalam negeri, sementara pusat data AI menambah rencana infrastruktur digital.

Fasilitas perakitan alat berat, pada gilirannya, ditujukan untuk kegiatan industri di kawasan Pulogadung. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, realisasi proyek-proyek tersebut akan menjadi penentu apakah komitmen yang diumumkan berkembang menjadi kegiatan ekonomi nyata.

Mengapa kepastian regulasi jadi perhatian investor?

Rosan mengatakan kepastian aturan dan proses yang dapat diprediksi menjadi pertimbangan investor sebelum menanamkan modal. Pemerintah, menurut dia, terus meninjau kebijakan dan regulasi untuk memperbaiki iklim investasi.

“Investor menginginkan kepastian, prediktabilitas, serta proses yang kredibel,” kata Rosan dalam keterangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Pemerintah juga mengandalkan perubahan perizinan untuk memberi kejelasan proses. Rosan menyebut Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025 memberi kewenangan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk menerbitkan persetujuan dan perizinan secara otomatis ketika seluruh persyaratan permohonan sudah dipenuhi.

Aturan itu memberi jalur yang lebih jelas bagi pemohon yang telah melengkapi persyaratan. Bagi investor, kepastian waktu dan proses perizinan berkaitan langsung dengan keputusan menjalankan proyek. Bagi Indonesia, kemampuan menerjemahkan komitmen menjadi investasi yang berjalan menjadi ukuran penting dari upaya memperbaiki iklim usaha.

Forum London juga membuka peluang di sektor keuangan

IIF 2026 mengusung tema “Fostering Resilient Investment Through a Robust Supply Chain” dan dihadiri sekitar 100 delegasi dari industri, perbankan, serta otoritas pemerintah. Forum tersebut mempertemukan calon investor dengan pemangku kepentingan dan menawarkan ruang untuk membahas peluang investasi.

Agendanya meliputi diskusi tingkat tinggi yang melibatkan pimpinan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Keuangan, serta Bank Indonesia. Ada pula presentasi proyek dari Danantara Indonesia, Kawasan Ekonomi Khusus, dan badan usaha milik negara, disertai pertemuan bisnis langsung.

Di London, Rosan juga bertemu Chairman Prudential plc Sir Douglas Flint dalam kapasitasnya sebagai CEO Danantara Indonesia. Mereka membahas peluang pengembangan usaha dan kelanjutan investasi Prudential, terutama pada sektor asuransi dan layanan keuangan.

Pembicaraan mencakup pengembangan layanan asuransi dan kesehatan terintegrasi, perluasan literasi serta inklusi keuangan, dan pengembangan talenta serta inovasi teknologi asuransi dan AI. Salah satu sasaran yang dibahas ialah meningkatkan penetrasi asuransi Indonesia menjadi 3,2% pada 2027.

Untuk mendukung investasi di sektor itu, pemerintah menawarkan Super Tax Deduction hingga 200% bagi penyelenggara program vokasi serta fasilitas perpajakan bagi lembaga keuangan yang beroperasi di Pusat Finansial Internasional Indonesia. Langkah berikutnya bergantung pada tindak lanjut proyek dan pembahasan kerja sama yang dibuka di London.