Komitmen Investasi Indonesia Tembus Rp 6,3 Triliun di London

LONDON — Komitmen investasi Indonesia sebesar Rp 6,3 triliun dari Indonesia Investment Forum 2026 berpotensi membawa proyek baru di sektor timah, pusat data AI, dan perakitan alat berat. Kesepakatan itu dihimpun di London, Inggris, pada Kamis (5/11/2026), melalui penandatanganan dan penyampaian tiga kesepakatan strategis yang disaksikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Nilainya setara US$ 385,1 juta. Namun, arti komitmen ini tidak berhenti pada jumlah dana: proyek-proyeknya menyentuh pengolahan bahan tambang, infrastruktur digital, serta kapasitas industri di dalam negeri.

Investasi Indonesia mengalir ke tiga sektor

Titanium Capital merencanakan investasi Rp 4,16 triliun atau US$ 252,1 juta untuk pengolahan timah. Nilai ini menjadi bagian terbesar dari tiga komitmen yang diumumkan dalam forum tersebut.

Axelera berencana mengembangkan pusat data berbasis kecerdasan buatan di KEK Industropolis Batang. Investasi itu bernilai EUR 50 juta atau setara US$ 56 juta, dan menjadi tindak lanjut pertemuan bisnis kedua pihak pada Trade Expo Indonesia 2026.

Komitmen ketiga datang dari BlackInk Co-operation Limited. Perusahaan itu akan memanfaatkan lahan di Jakarta Industrial Estate Pulogadung untuk fasilitas perakitan alat berat dan suku cadangnya, dengan nilai US$ 77 juta.

Ketiga proyek memiliki dampak yang berbeda bagi industri Indonesia. Pengolahan timah mengarah pada kegiatan pemrosesan di dalam negeri, sementara pusat data AI menambah rencana infrastruktur digital.

Fasilitas perakitan alat berat, pada gilirannya, ditujukan untuk kegiatan industri di kawasan Pulogadung. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, realisasi proyek-proyek tersebut akan menjadi penentu apakah komitmen yang diumumkan berkembang menjadi kegiatan ekonomi nyata.

Mengapa kepastian regulasi jadi perhatian investor?

Rosan mengatakan kepastian aturan dan proses yang dapat diprediksi menjadi pertimbangan investor sebelum menanamkan modal. Pemerintah, menurut dia, terus meninjau kebijakan dan regulasi untuk memperbaiki iklim investasi.

“Investor menginginkan kepastian, prediktabilitas, serta proses yang kredibel,” kata Rosan dalam keterangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Pemerintah juga mengandalkan perubahan perizinan untuk memberi kejelasan proses. Rosan menyebut Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025 memberi kewenangan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk menerbitkan persetujuan dan perizinan secara otomatis ketika seluruh persyaratan permohonan sudah dipenuhi.