Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,47%, Prasasti Dorong Kepastian Investasi

JAKARTA — Ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% pada Kuartal III 2026, tetapi Prasasti Center for Policy Studies menilai kepastian regulasi dan koordinasi pemerintah masih perlu diperkuat agar pertumbuhan dapat mendekati 6%.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan itu meningkat dari 5,29% pada Kuartal II 2026. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04%, belanja pemerintah 8,95%, sedangkan investasi naik 6,06% secara tahunan.

Senior Economist Prasasti Piter Abdullah mengatakan capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi masih terjaga. Namun, pertumbuhan yang bertahan di atas 5% belum sepenuhnya mencerminkan kapasitas ekonomi Indonesia ataupun dirasakan merata oleh masyarakat.

Orkestrasi kebijakan dinilai menentukan

Piter menilai tantangan utama tidak hanya terletak pada fundamental ekonomi. Pemerintah, menurut dia, perlu menyelaraskan kebijakan dan mengarahkan potensi yang telah tersedia.

“Kita kurang orkestrasi atau tidak mempunyai sosok orkestrator dalam bidang perekonomian. Kalau orkestrasi berjalan baik dengan arah yang jelas, target 6% bukan sesuatu yang sulit,” ujar Piter, Senin (9/11).

Ia menunjuk ketidakpastian regulasi, kegaduhan politik, lemahnya koordinasi kebijakan, dan daya beli yang belum pulih merata sebagai penghambat. Persoalan itu ikut menentukan apakah kenaikan aktivitas ekonomi dapat berujung pada kesejahteraan yang lebih luas.

Konsumsi rumah tangga masih tumbuh, tetapi kelompok masyarakat berpendapatan menengah bawah belum merasakan pemulihan daya beli secara merata. Dampaknya, pertumbuhan konsumsi belum otomatis mencerminkan perbaikan kualitas konsumsi dan kesejahteraan mereka.

Bagi masyarakat, pemerataan menjadi ukuran penting dari pertumbuhan ekonomi. Ketika daya beli kelompok menengah bawah masih tertekan, kenaikan angka ekonomi belum tentu terasa dalam pengeluaran dan kehidupan sehari-hari.

Ekonomi Indonesia 5,47% dan tantangan investasi

Investasi tumbuh 6,06% pada Kuartal III 2026, tetapi Prasasti mengingatkan bahwa laju tersebut perlu ditopang kepastian usaha. Modal asing, terutama investasi jangka panjang di sektor riil, dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan dan membuka lapangan kerja berkualitas.

Piter mengatakan Indonesia tetap memerlukan modal dari luar negeri. Investor, katanya, membutuhkan regulasi yang konsisten dan kepastian hukum sebelum menanamkan modal.

“Kita tidak mungkin mengatakan go to hell with your capital, karena kita perlu modal dari luar. Dan modal dari luar membutuhkan regulasi yang konsisten serta kepastian hukum. Ini serasa narasi lama tapi harus terus menerus kita suarakan karena faktanya kita memang belum banyak berubah,” katanya.