Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,47%, Prasasti Dorong Kepastian Investasi

JAKARTA — Ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% pada Kuartal III 2026, tetapi Prasasti Center for Policy Studies menilai kepastian regulasi dan koordinasi pemerintah masih perlu diperkuat agar pertumbuhan dapat mendekati 6%.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan itu meningkat dari 5,29% pada Kuartal II 2026. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04%, belanja pemerintah 8,95%, sedangkan investasi naik 6,06% secara tahunan.

Senior Economist Prasasti Piter Abdullah mengatakan capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi masih terjaga. Namun, pertumbuhan yang bertahan di atas 5% belum sepenuhnya mencerminkan kapasitas ekonomi Indonesia ataupun dirasakan merata oleh masyarakat.

Orkestrasi kebijakan dinilai menentukan

Piter menilai tantangan utama tidak hanya terletak pada fundamental ekonomi. Pemerintah, menurut dia, perlu menyelaraskan kebijakan dan mengarahkan potensi yang telah tersedia.

“Kita kurang orkestrasi atau tidak mempunyai sosok orkestrator dalam bidang perekonomian. Kalau orkestrasi berjalan baik dengan arah yang jelas, target 6% bukan sesuatu yang sulit,” ujar Piter, Senin (9/11).

Ia menunjuk ketidakpastian regulasi, kegaduhan politik, lemahnya koordinasi kebijakan, dan daya beli yang belum pulih merata sebagai penghambat. Persoalan itu ikut menentukan apakah kenaikan aktivitas ekonomi dapat berujung pada kesejahteraan yang lebih luas.

Konsumsi rumah tangga masih tumbuh, tetapi kelompok masyarakat berpendapatan menengah bawah belum merasakan pemulihan daya beli secara merata. Dampaknya, pertumbuhan konsumsi belum otomatis mencerminkan perbaikan kualitas konsumsi dan kesejahteraan mereka.

Bagi masyarakat, pemerataan menjadi ukuran penting dari pertumbuhan ekonomi. Ketika daya beli kelompok menengah bawah masih tertekan, kenaikan angka ekonomi belum tentu terasa dalam pengeluaran dan kehidupan sehari-hari.

Ekonomi Indonesia 5,47% dan tantangan investasi

Investasi tumbuh 6,06% pada Kuartal III 2026, tetapi Prasasti mengingatkan bahwa laju tersebut perlu ditopang kepastian usaha. Modal asing, terutama investasi jangka panjang di sektor riil, dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan dan membuka lapangan kerja berkualitas.

Piter mengatakan Indonesia tetap memerlukan modal dari luar negeri. Investor, katanya, membutuhkan regulasi yang konsisten dan kepastian hukum sebelum menanamkan modal.

“Kita tidak mungkin mengatakan go to hell with your capital, karena kita perlu modal dari luar. Dan modal dari luar membutuhkan regulasi yang konsisten serta kepastian hukum. Ini serasa narasi lama tapi harus terus menerus kita suarakan karena faktanya kita memang belum banyak berubah,” katanya.

Pasar domestik Indonesia dinilai memiliki daya tarik dan daya beli yang kuat dibandingkan sejumlah negara tetangga. Namun, potensi pasar tidak serta-merta menarik investasi apabila pelaku usaha menghadapi ketidakpastian kebijakan dan persoalan kepercayaan.

Research Director Prasasti Adhi Nugroho mengatakan perubahan atau ketidakkonsistenan regulasi dapat membuat investor swasta mempertimbangkan ulang rencana penanaman modal. Sebagian investasi, ujarnya, berpotensi berpindah ke negara dengan iklim usaha dan kepastian yang lebih baik.

Persaingan dengan Vietnam dan kredibilitas pasar

Adhi menilai tantangan geopolitik memang berlaku secara global, tetapi Indonesia juga perlu mengevaluasi hambatan internal. Ia mencontohkan Vietnam yang dinilai memberi kemudahan dan kepastian bagi investor.

“Vietnam menjadi contoh yang menarik. Pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan Indonesia, dan pemerintahnya relatif mampu memberikan kemudahan serta kepastian bagi investor. Indonesia perlu memastikan bahwa potensi pasar domestiknya yang besar juga didukung oleh iklim investasi yang kompetitif,” ujar Adhi.

Ia menyebut kemudahan berusaha, konsistensi kebijakan, dan keterhubungan dengan rantai pasok global sebagai faktor yang memperkuat daya tarik Vietnam. Bagi Indonesia, persaingan menarik modal berkaitan langsung dengan peluang menciptakan kegiatan usaha dan pekerjaan berkualitas.

Perkembangan pasar modal kedua negara juga bergerak berbeda. FTSE Russell menaikkan klasifikasi Vietnam dari Frontier Market menjadi Secondary Emerging Market, efektif September 2026.

Sementara itu, MSCI membuka konsultasi pada Oktober 2026 mengenai usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Keputusan final dijadwalkan pada Juni 2027.

Adhi menyebut perkembangan itu sebagai pengingat untuk memperkuat transparansi, tata kelola, dan kredibilitas pasar modal Indonesia. Ia juga menyoroti ekonomi rente serta akses kegiatan ekonomi yang tidak selalu didasarkan pada kompetensi dan produktivitas.

Menurut Adhi, persaingan usaha yang sehat perlu membuka kesempatan bagi pelaku usaha berdasarkan kemampuan dan kontribusinya. Kepastian regulasi dan kesempatan yang setara, lanjutnya, menjadi prasyarat agar investasi mendorong produktivitas serta lapangan kerja yang lebih baik.

Manfaat investasi perlu dirasakan masyarakat

Ekonom Prasasti Hazna Nurul Faiza mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk. Manfaat langsung bagi masyarakat juga perlu menjadi ukuran.

Penilaian itu menempatkan dampak investasi pada kehidupan warga sebagai bagian dari agenda pertumbuhan. Modal yang masuk perlu terkait dengan kapasitas industri nasional dan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar tercatat sebagai nilai investasi.

Prasasti menilai pemerintah perlu menjaga keterbukaan terhadap investasi asing sekaligus menerjemahkan semangat ekonomi patriotik menjadi kebijakan yang memperkuat industri nasional. Kepastian aturan, koordinasi pemerintah, dan pemerataan daya beli menjadi persoalan yang terus menentukan apakah pertumbuhan berikutnya dapat mendekati target 6%.