Singapura mengalami kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada 4 September hingga 25 Oktober 2026. Selama periode itu, kualitas udara mencapai tingkat tidak sehat dan sangat tidak sehat. Badan Lingkungan Nasional Singapura menyatakan kualitas udara kemudian membaik ke rentang sedang dan baik.
Usulan pendanaan pencegahan dan sanksi
Quah dan Or mengusulkan pendekatan “pihak terdampak membayar”: Singapura dan negara lain yang terkena dampak membantu membiayai alternatif berkelanjutan untuk menggantikan pembukaan lahan dengan cara tebang dan bakar, terutama di Indonesia.
Gagasan itu menempatkan pencegahan sebagai bagian dari upaya menghindari biaya krisis berikutnya. Namun, kedua akademisi tetap mengakui persoalan keadilan dalam model tersebut. Perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran ilegal, kata mereka, harus menghadapi hukuman tegas dan tetap bertanggung jawab penuh.
“Jika mendukung praktik tanpa pembakaran membutuhkan biaya lebih rendah daripada kerugian yang dapat dihindari, kontribusi dapat membuat negara-negara ini berada dalam posisi yang lebih baik,” tulis para peneliti.
Parlemen Singapura membahas dan mengesahkan perubahan Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas pada 4 November. Revisi itu memperkuat kewenangan penegakan, menaikkan hukuman, dan menambah tindakan terhadap perusahaan yang terkait dengan polusi udara akibat kebakaran hutan.
Pelanggaran berdasarkan undang-undang tersebut kini diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat ditangkap. Pengadilan juga dapat menggelar persidangan tanpa kehadiran terdakwa yang berada di luar negeri atau tidak dapat dihubungi.
Denda bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan akan naik sepuluh kali lipat menjadi hampir US$800.000 per hari. Batas hukuman maksimum juga meningkat menjadi lebih dari US$15,6 juta.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP