JAKARTA — Minyak goreng naik saat B50 berlaku penuh pada 2026, menajamkan tekanan pada pengolahan sawit Indonesia. Pada Hari Pahlawan, 10 November, ironi itu terlihat pada dua kebutuhan yang bertemu di rantai produksi yang sama: bahan bakar dan pangan.
Harga minyak goreng curah mencapai Rp19.633 per liter pada awal penerapan B50 di Juli 2026. Minyakita, yang ditujukan sebagai jaring pengaman harga, dijual di atas harga eceran tertinggi Rp15.700.
Tekanan itu muncul ketika pasokan bahan baku juga menghadapi tantangan. Produksi minyak sawit mentah atau CPO nasional pada 2026 diproyeksikan sekitar 49,2 juta ton, turun dari 51,6 juta ton pada 2025. Pada saat yang sama, konsumsi domestik meningkat seiring mandat biodiesel B50.
Minyak goreng naik saat B50 menyerap sawit
B50 adalah campuran biodiesel dengan porsi bahan bakar berbasis minyak sawit yang lebih besar. Program ini berlaku penuh setelah masa transisinya berakhir pada 30 September 2026, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025.
Persaingan penggunaan CPO berpotensi membatasi bahan baku yang tersedia untuk minyak goreng. Dampaknya terasa pada rumah tangga, terutama ketika harga naik atau mutu produk tidak stabil. Minyak goreng juga menjadi medium untuk memasak sumber protein hewani yang dikonsumsi keluarga berpenghasilan rendah.
Risikonya konkret. Jika minyak goreng makin mahal atau kualitasnya berubah-ubah, keluarga dapat menghadapi hambatan untuk menyiapkan pangan bergizi. Karena itu, kecukupan pasokan saja tidak cukup; proses pengolahan juga perlu menjaga mutu dan efisiensi.
Indonesia dikenal sebagai produsen CPO terbesar dunia. Namun, proyeksi penurunan produksi pada 2026 menambah tekanan ketika kebutuhan biodiesel dan pangan sama-sama bertumpu pada sawit.
Minyak goreng naik, pengolahan hilir jadi titik kritis
Persoalan utama bukan hanya berapa banyak sawit dipanen. Mutu CPO yang masuk ke pabrik dan kemampuan pemurnian ikut menentukan hasil akhir, baik untuk biodiesel maupun minyak goreng.
Refining berarti pemurnian minyak, sedangkan pretreatment adalah perlakuan awal sebelum pengolahan lanjutan. Kapasitas dan teknologi untuk kedua proses itu belum tersebar merata. Sebagian besar fasilitas berada di Sumatera dan Jawa, sedangkan wilayah dengan potensi bahan baku besar, seperti Kalimantan dan Papua, memiliki kapasitas hilir terbatas.
Tekanan mutu makin terasa ketika CPO mengandung kadar asam lemak bebas atau FFA dan fosfor yang lebih tinggi. Proses pemurnian konvensional melalui degumming, bleaching, dan deodorization dapat kehilangan efisiensi dalam kondisi tersebut. Minyak netral yang terbuang bertambah, sementara kualitas produk akhir berisiko tidak konsisten.
Masalahnya bukan sekadar menambah produksi di kebun. Pabrik perlu mampu mengolah bahan baku dengan mutu yang berfluktuasi tanpa meningkatkan kehilangan minyak atau menurunkan kualitas hasil.
Taruhannya besar.
PT Agrinas Palma Nusantara, perusahaan BUMN yang mengelola lahan sawit negara, berada dalam rantai kebijakan ini. Perusahaan tersebut bertransformasi dari PT Indra Karya (Persero) melalui PP Nomor 3 Tahun 2025. Mandat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto mencakup swasembada pangan, swasembada energi, dan penyaluran subsidi tepat sasaran.
Mayoritas saham Agrinas Palma Nusantara berada di bawah Danantara Indonesia. CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan suntikan modal perusahaan tidak berasal dari penyertaan modal negara, melainkan dari dividen BUMN yang dikelola Danantara. Dengan skema itu, efisiensi rantai usaha hilir menjadi penting bagi kemampuan perusahaan menopang mandatnya.
Ambisi B100 berhadapan dengan mutu dan limbah
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan ambisi untuk melanjutkan B50 menuju B100. Program itu diklaim dapat menghemat devisa Rp200 triliun hingga Rp300 triliun dari impor solar.
Namun, peningkatan kebutuhan biodiesel menuntut bahan baku CPO yang konsisten. Standar biodiesel yang lebih ketat bergantung pada kemampuan pabrik pemurnian dan perlakuan awal menjaga mutu bahan baku. Di sisi pangan, kebutuhan minyak untuk program Makan Bergizi Gratis juga menuntut perhatian pada keamanan dan kandungan gizinya.
Pengolahan yang belum memadai turut menambah persoalan limbah. Spent bleaching earth atau SBE adalah limbah padat dari tahap pemucatan yang mengandung residu minyak dan logam berat. Limbah ini masih kerap ditumpuk di lahan terbuka atau menunggu pembeli dari luar provinsi karena biaya pengolahannya tinggi.
Di Bontang, Kalimantan Timur, tumpukan SBE menjadi perhatian panitia khusus tata ruang di lembaga legislatif daerah pada Oktober 2026. Pada September 2026, anggota dewan yang membidangi energi dan lingkungan menyerahkan bukti pengaduan masyarakat Riau tentang dugaan pencemaran sungai di Kuantan Singingi akibat limbah pabrik kelapa sawit.
Ketika pabrik tidak mengendalikan limbah sejak awal, warga dan pemerintah daerah ikut menanggung dampaknya melalui pengawasan, mediasi, dan pemulihan lingkungan. Biaya pengolahan yang tinggi juga berisiko membuat limbah tetap menumpuk, alih-alih ditangani dekat lokasi produksi.
Mutu minyak untuk program gizi pun perlu dilihat lebih luas daripada kadar FFA dan warna. Deodorisasi bersuhu tinggi yang tidak terkontrol dapat menghilangkan tocopherol dan tocotrienol, antioksidan alami yang dibutuhkan untuk fortifikasi vitamin A dan E.
Standar minyak bagi dapur program Makan Bergizi Gratis idealnya memperhitungkan keamanan pangan sekaligus mikronutrien yang mendukung sasaran gizi. Dengan kebutuhan biodiesel, minyak goreng, dan pengolahan limbah bertemu pada industri yang sama, kesiapan fasilitas hilir akan menentukan langkah berikutnya dalam pelaksanaan B50 dan rencana B100.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP