Pajak Tukang Cukur: DJP Jelaskan Batas Penghasilan Kena Pajak

JAKARTA — Pajak tukang cukur dan tukang pijat bergantung pada jenis kegiatan serta penghasilan yang diterima, kata Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Selasa (10/11/2026). Penjelasan ini muncul setelah pernyataan tentang transaksi ekonomi yang tidak tercatat ramai dibahas di media sosial.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan setiap orang pribadi yang memperoleh penghasilan di Indonesia memiliki kewajiban perpajakan jika memenuhi syarat sesuai aturan. Namun, kewajiban membayar pajak penghasilan timbul ketika penghasilan neto melampaui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pajak tukang cukur mengikuti karakter kegiatan

DJP membedakan kegiatan usaha dengan jasa yang masuk kategori pekerjaan bebas. Perbedaan ini menentukan cara penghitungan pajak, sehingga jenis jasa saja tidak cukup untuk menetapkan perlakuan pajaknya.

Jika tukang cukur atau tukang pijat menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kriteria wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, mereka dapat menggunakan fasilitas pajak penghasilan final usaha mikro, kecil, dan menengah sebesar 0,5 persen. Fasilitas itu berlaku sesuai ketentuan perpajakan.

Namun, jika penghasilan berasal dari jasa pekerjaan bebas, penghitungan pajaknya mengikuti ketentuan umum pajak penghasilan orang pribadi. Dalam kondisi itu, pelaku tidak menggunakan skema pajak final UMKM sebesar 0,5 persen.

“Pengenaan pajak tidak semata-mata ditentukan berdasarkan jenis jasa yang diberikan, tetapi juga memperhatikan karakteristik kegiatan, hubungan kerja, serta sumber penghasilan yang diterima,” kata Inge.

Bagi pekerja jasa kecil, pembedaan tersebut berarti status kegiatan dan cara memperoleh penghasilan perlu diperhatikan. Pembayaran langsung tanpa kuitansi tidak dengan sendirinya menentukan apakah seseorang memakai skema pajak final atau ketentuan umum. DJP menyatakan kewajiban tetap memperhitungkan syarat perpajakan dan kemampuan ekonomi wajib pajak.

Ramai setelah pernyataan soal ekonomi tak tercatat

Pembahasan pajak tukang cukur mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo berbicara tentang aktivitas ekonomi yang belum masuk pencatatan resmi. Ia memperkirakan nilainya mencapai Rp10.000 triliun.

Hashim menyebut, berdasarkan data Bank Dunia, sekitar 35%-40% aktivitas ekonomi Indonesia belum tercatat. Ia menjelaskan bahwa kegiatan yang tidak tercatat tidak selalu ilegal. Sebagian berlangsung dalam transaksi sehari-hari yang tidak disertai bukti pembayaran atau pencatatan perpajakan.

Ia memberi contoh tukang cukur yang datang ke apartemennya. Pembayaran dilakukan tanpa kuitansi, sehingga menurut Hashim, PPN 11% tidak dipungut dalam transaksi itu.

“Saya biasanya tukang rambut datang ke apartemen saya sekali sebulan. Dia charge fee, upah. Dan upah itu saya bayar tanpa kuitansi. Dan karena tanpa kuitansi, PPN 11% tidak dipungut,” ujar Hashim.

Contoh tersebut membahas transaksi tanpa kuitansi dan PPN, sedangkan penjelasan DJP menguraikan kewajiban pajak penghasilan orang pribadi. Keduanya berkaitan dengan pencatatan transaksi, tetapi jenis pajak dan aturan yang dibahas tidak sama. DJP menyatakan pemerintah tetap memberi kemudahan administrasi dan menerapkan kewajiban perpajakan secara proporsional.

Batas yang ditegaskan DJP untuk kewajiban membayar pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan neto yang telah melampaui PTKP.