OJK Manipulasi Saham: Denda Rp2,23 Triliun

JAKARTA — OJK menjatuhkan denda Rp2,23 triliun kepada 169 pihak dalam penindakan kasus pasar modal sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Pada Selasa, 10 November 2026, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi juga meminta pelaku manipulasi saham menghentikan praktik yang merugikan pasar dan investor.

Friderica menyebut manipulasi perdagangan, transaksi terkoordinasi, dan wash trading tidak boleh berulang. Wash trading adalah transaksi jual-beli yang dilakukan untuk menciptakan kesan aktivitas perdagangan tanpa perubahan kepemilikan yang nyata.

Ia menyampaikan peringatan itu setelah acara IAI-ISRF ke APAFest di Jakarta. OJK menilai praktik tersebut dapat menggerus kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

OJK manipulasi saham dan dampaknya bagi investor

Friderica menyoroti kepentingan 33 juta investor ritel yang telah mempercayakan investasinya kepada pasar modal. Jika transaksi dimanipulasi, harga dan aktivitas perdagangan dapat memberi gambaran yang menyesatkan bagi investor ketika mengambil keputusan.

“Jadi, harapan kita, ayo semua sadar, bahwa apa yang dilakukan ini sangat costly, sangat merugikan pasar modal kita. 33 juta investor retail itu mempercayai pasar modal kita. Jadi, tolong oknum-oknum itu berhenti deh, jangan main-main,” ujar Friderica kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pesan OJK itu menempatkan perlindungan kepercayaan investor sebagai bagian penting dari pembenahan pasar. Bagi investor ritel, praktik perdagangan yang transparan membantu mereka menilai transaksi berdasarkan kondisi pasar, bukan aktivitas yang direkayasa.

Friderica juga menjelaskan bahwa koreksi pasar modal perlu dilihat dalam konteks reformasi yang sedang berjalan. Ia mengatakan kondisi fundamental Indonesia dan perusahaan dalam negeri tetap perlu dinilai dengan memperhatikan berbagai perbaikan tersebut.

Reformasi mencakup saham berkonsentrasi tinggi

Pembenahan yang dimaksud mencakup saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC). OJK juga menyoroti persoalan manipulasi perdagangan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Karena itu, permintaan agar manipulasi saham, transaksi terkoordinasi, dan wash trading tidak terulang berkaitan langsung dengan agenda reformasi. OJK ingin praktik perdagangan yang mengganggu kepercayaan pasar tidak menjadi bagian dari aktivitas pasar modal ke depan.

Friderica menegaskan reformasi tidak hanya muncul karena masukan penyedia indeks global, termasuk MSCI. Menurut dia, masukan dari penyedia indeks dapat membantu mendorong perbaikan pasar secara berkelanjutan.

OJK berkoordinasi dengan penyedia indeks global melalui tim Bursa Efek Indonesia untuk menindaklanjuti masukan tersebut. Pembenahan diarahkan agar pasar modal lebih transparan dan memenuhi standar yang diharapkan investor global.

Sanksi pasar modal mencapai Rp2,23 triliun

Angka penindakan hingga Oktober disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi. OJK mencatat denda Rp2,23 triliun kepada 169 pihak sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Di luar denda, OJK menjatuhkan enam sanksi pencabutan izin, satu pencabutan tanda terdaftar, dan lima perintah tertulis. Hasan menyampaikan rincian sanksi itu dalam konferensi pers virtual pada Kamis (5/11/2026).

“Secara YTD per Oktober 2026, OJK memberikan sanksi administrasi atas kasus PMDK terdiri dari sanksi denda Rp2,23 triliun kepada 169 pihak, enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pencabutan tanda terdaftar, dan lima perintah tertulis,” ujar Hasan.

Rangkaian sanksi tersebut menunjukkan penindakan OJK mencakup denda dan tindakan administratif lain. Bagi pelaku pasar, langkah itu menjadi bagian dari pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan pasar modal.

Friderica juga ditanya mengenai kemungkinan Indonesia masuk kategori stand-alone market. Ia menyatakan OJK akan terus mengupayakan agar hal itu tidak terjadi, tetapi belum dapat memastikan hasil akhirnya.

OJK masih menindaklanjuti masukan penyedia indeks global bersama tim Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, catatan penindakan hingga Oktober 2026 mencakup denda Rp2,23 triliun kepada 169 pihak.