OJK Soroti Manipulasi Saham, Denda Pasar Modal Rp2,23 Triliun

Friderica menegaskan reformasi tidak hanya muncul karena masukan penyedia indeks global, termasuk MSCI. Menurut dia, masukan dari penyedia indeks dapat membantu mendorong perbaikan pasar secara berkelanjutan.

OJK berkoordinasi dengan penyedia indeks global melalui tim Bursa Efek Indonesia untuk menindaklanjuti masukan tersebut. Pembenahan diarahkan agar pasar modal lebih transparan dan memenuhi standar yang diharapkan investor global.

Sanksi pasar modal mencapai Rp2,23 triliun

Angka penindakan hingga Oktober disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi. OJK mencatat denda Rp2,23 triliun kepada 169 pihak sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Di luar denda, OJK menjatuhkan enam sanksi pencabutan izin, satu pencabutan tanda terdaftar, dan lima perintah tertulis. Hasan menyampaikan rincian sanksi itu dalam konferensi pers virtual pada Kamis (5/11/2026).

“Secara YTD per Oktober 2026, OJK memberikan sanksi administrasi atas kasus PMDK terdiri dari sanksi denda Rp2,23 triliun kepada 169 pihak, enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pencabutan tanda terdaftar, dan lima perintah tertulis,” ujar Hasan.

Rangkaian sanksi tersebut menunjukkan penindakan OJK mencakup denda dan tindakan administratif lain. Bagi pelaku pasar, langkah itu menjadi bagian dari pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan pasar modal.

Friderica juga ditanya mengenai kemungkinan Indonesia masuk kategori stand-alone market. Ia menyatakan OJK akan terus mengupayakan agar hal itu tidak terjadi, tetapi belum dapat memastikan hasil akhirnya.

OJK masih menindaklanjuti masukan penyedia indeks global bersama tim Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, catatan penindakan hingga Oktober 2026 mencakup denda Rp2,23 triliun kepada 169 pihak.