PT BSJ Jadi Tersangka Korporasi dalam Kasus Korupsi Nikel

JAKARTA — PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) ditetapkan sebagai tersangka korporasi oleh Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara, Selasa (10/11/2026).

Penyidik menduga perusahaan itu tetap menambang setelah izin usahanya berakhir pada 2014. Perkara ini mencakup kegiatan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara selama periode 2013 hingga 2025.

Penetapan tersebut membuat PT BSJ kini menghadapi proses pidana sebagai perusahaan. Sementara itu, Kejagung belum menetapkan Arif Kurniawan ataupun pihak lain sebagai tersangka.

PT BSJ dan dugaan tambang setelah izin berakhir

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penyidik menetapkan PT BSJ setelah memeriksa saksi dan barang bukti terkait perkara.

“Di mana hasil dari pemeriksaan saksi-saksi dan juga hasil pemeriksaan barang bukti yang terkait, maka kemudian ditetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi,” kata Anang kepada wartawan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11).

Anang menyebut kegiatan penambangan perusahaan diduga berlanjut meski masa izin telah habis pada 2014. “PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,” ujar dia.

Kasus ini berhubungan dengan pengelolaan usaha tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Kejagung masih menghitung dugaan kerugian negara melalui auditor, sehingga nilainya belum diumumkan.

Bagi masyarakat dan sektor pertambangan, perkara ini menyangkut pengawasan terhadap kegiatan usaha setelah izin berakhir. Penetapan korporasi sebagai tersangka menempatkan tindakan perusahaan sebagai fokus penyidikan, sedangkan penghitungan kerugian negara masih berjalan.

Arif Kurniawan disebut sebagai pemilik manfaat

Anang menyebut PT BSJ dikelola Arif Kurniawan dan mengatakan Arif termasuk pihak yang memperoleh manfaat dari perusahaan. Dalam penjelasannya, ia menyebut Arif sebagai beneficial owner atau pemilik manfaat.

“Salah satu owner yang memperoleh keuntungan. Beneficial owner,” kata Anang.

Namun, status tersangka dalam perkara ini baru dikenakan kepada PT BSJ. Kejagung belum menetapkan Arif Kurniawan maupun pihak lain sebagai tersangka, sehingga proses hukum terhadap mereka belum diumumkan.

Sumber pembanding juga memuat dugaan kegiatan tambang di kawasan hutan lindung, penggunaan dokumen izin untuk menjual hasil tambang seolah berasal dari wilayah berizin, serta pemberian uang kepada penyelenggara negara. Dugaan tambahan itu tidak disampaikan dalam keterangan Anang pada bahan utama, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai keterangan resmi dari pejabat yang dikutip di sini.

Sangkaan pidana dan tahap penyidikan

Kejagung menyangkakan PT BSJ dengan beberapa ketentuan pidana. Sangkaan pertama mencakup Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP, juncto Pasal 18 dan Pasal 20 UU Tipikor.

Secara subsidair, perusahaan juga disangkakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 dan Pasal 20 UU Tipikor, juncto Pasal 618 serta Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. Sangkaan lainnya mencakup Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor serta Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.

Rangkaian pasal tersebut menjadi dasar hukum yang digunakan penyidik terhadap korporasi dalam perkara ini. Penetapan tersangka belum merupakan putusan bersalah; proses penyidikan dan pembuktian masih harus berjalan.

Berikutnya, auditor masih menghitung kerugian negara yang dikaitkan dengan perbuatan PT BSJ. Kejagung juga belum mengumumkan penetapan tersangka baru dalam perkara tambang nikel tersebut.