Tambang Ilegal Sultra: Komisi III Minta Kejagung Telusuri Beking

PANGKALPINANG — Komisi III DPR mendesak Kejaksaan Agung mengungkap dugaan pihak yang melindungi tambang ilegal Sultra milik Arif Kurniawan selama 2013-2025. Desakan itu disampaikan anggota Komisi III Rudianto Lallo pada Senin (9/11).

Pengungkapan pihak yang diduga menjadi beking akan memperluas penyidikan dari aktivitas tambang ke orang atau pihak yang memungkinkan operasi itu berjalan. Perkara ini juga berpengaruh pada penerimaan negara, masyarakat, dan lingkungan.

Rudianto meminta aparat penegak hukum menindak aktivitas tambang ilegal sekaligus menelusuri kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara. Menurut dia, penindakan tidak cukup berhenti pada kegiatan pertambangan yang melanggar hukum.

“Kami selama ini senantiasa mendorong aparat bertindak tegas terhadap aktivitas tambang ilegal, termasuk mengungkap pihak-pihak yang memungkinkan praktik tersebut berjalan,” kata Rudianto dalam keterangannya.

Enam perusahaan dalam penyidikan

Kejaksaan Agung menyebut enam perusahaan yang dikendalikan Arif Kurniawan. Perusahaan-perusahaan itu berada di bawah Holding PT DDA bersama seseorang berinisial LEI.

Di antaranya PT BSJ dengan luas IUP 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, serta PT ANI seluas 106 hektare. IUP adalah Izin Usaha Pertambangan.

Tiga perusahaan lainnya ialah PT AMI dengan luas IUP 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, dan PT HJ. Kejaksaan Agung menyebut keenam perusahaan tersebut dikendalikan melalui Holding PT DDA.

Angka luas izin itu menunjukkan cakupan kegiatan yang menjadi perhatian penyidik. Namun, dugaan pelanggaran yang diungkap dalam perkara ini secara khusus berkaitan dengan PT BSJ dan PT KAA.

Dugaan aktivitas berlanjut setelah izin berakhir

Penyidik menemukan fakta hukum bahwa PT BSJ dan PT KAA diduga tetap menambang secara ilegal sejak 2015. Kedua perusahaan disebut melanjutkan aktivitas setelah IUP mereka berakhir pada tahun itu.

Aktivitas tersebut diduga berlangsung melalui skema suspend. Padahal, setelah masa IUP habis, izin kedua perusahaan seharusnya dikembalikan kepada negara.

Rudianto menilai penyidikan perlu menjangkau pihak yang mendukung atau melindungi operasi tambang. Ia mengingatkan praktik pertambangan ilegal berpotensi mengurangi penerimaan negara serta merugikan masyarakat dan lingkungan.

“Praktik pertambangan ilegal berpotensi mengurangi penerimaan negara sekaligus merugikan masyarakat dan lingkungan. Karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak tanpa pandang bulu,” ujar Rudianto.

Kejagung dalami dugaan keterkaitan

Pada Senin (9/11), Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan Kejaksaan Agung masih mendalami dugaan hubungan Arif Kurniawan dengan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kuntadi menyampaikan hal itu setelah menghadiri rapat koordinasi di Kemenko Polkam.

“Kita masih mendalami (hubungannya),” ujar Kuntadi kepada wartawan.

Pengembangan penyidikan kini mencakup dugaan aktivitas tambang setelah izin berakhir dan kemungkinan adanya pihak yang memberi perlindungan. Rudianto meminta aparat menelusuri keduanya agar penanganan perkara tidak hanya berhenti pada perusahaan yang menjalankan kegiatan tambang.