Sumber pembanding juga memuat dugaan kegiatan tambang di kawasan hutan lindung, penggunaan dokumen izin untuk menjual hasil tambang seolah berasal dari wilayah berizin, serta pemberian uang kepada penyelenggara negara. Dugaan tambahan itu tidak disampaikan dalam keterangan Anang pada bahan utama, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai keterangan resmi dari pejabat yang dikutip di sini.
Sangkaan pidana dan tahap penyidikan
Kejagung menyangkakan PT BSJ dengan beberapa ketentuan pidana. Sangkaan pertama mencakup Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP, juncto Pasal 18 dan Pasal 20 UU Tipikor.
Secara subsidair, perusahaan juga disangkakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 dan Pasal 20 UU Tipikor, juncto Pasal 618 serta Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. Sangkaan lainnya mencakup Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor serta Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Rangkaian pasal tersebut menjadi dasar hukum yang digunakan penyidik terhadap korporasi dalam perkara ini. Penetapan tersangka belum merupakan putusan bersalah; proses penyidikan dan pembuktian masih harus berjalan.
Berikutnya, auditor masih menghitung kerugian negara yang dikaitkan dengan perbuatan PT BSJ. Kejagung juga belum mengumumkan penetapan tersangka baru dalam perkara tambang nikel tersebut.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP