Bima Arya Dorong Kedaulatan AI untuk Layanan Daerah

JAKARTA — Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan kedaulatan AI untuk mendukung layanan publik dan ekonomi daerah dalam Merdeka AI Summit di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Wakil Menteri Dalam Negeri itu menilai pemanfaatan kecerdasan artifisial perlu ditopang ekosistem data dan infrastruktur digital yang kuat.

Dampaknya akan terasa jika teknologi tersebut menjawab kebutuhan warga, bukan hanya mempercepat pekerjaan. Bima meminta pemerintah daerah menghubungkan potensi, kebutuhan, dan kesiapan tiap wilayah dalam transformasi digital.

Kedaulatan AI perlu terhubung dengan kebutuhan daerah

Bima menyampaikan pandangannya sebagai pembicara utama dalam acara bertajuk “Cloudeka Sovereign for Future Enterprise” di Sudirman Hall, Sequis Tower, Jakarta Selatan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan membangun ekosistem yang dapat menyelaraskan kebutuhan dan kapasitas masing-masing wilayah.

Data dan AI, atau kecerdasan artifisial, dapat membantu pemerintah menganalisis serta memetakan kebutuhan pembangunan. Namun, teknologi itu perlu berjalan bersama infrastruktur digital dan pengelolaan data agar hasilnya mendukung keputusan yang sesuai dengan kondisi daerah.

Sejumlah instansi, kata Bima, mulai berkolaborasi dalam penggunaan AI. Ia menyebut pemanfaatannya telah membantu layanan usaha, mendorong UMKM dan investasi, serta menyempurnakan kebijakan ekonomi.

“Di banyak daerah digitalisasi sudah terjadi, AI sudah digunakan untuk memudahkan layanan usaha, untuk mendorong UMKM, untuk mendorong investasi, dan juga untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan ekonomi. Hari ini, kepala daerah harus bisa membaca tanda-tanda zaman ke depan. Harus bisa melihat peluang apa yang ada dan ruang apa yang diciptakan,” kata Bima.

Pemanfaatan AI perlu menjangkau layanan dasar

Bima mengingatkan pemerintah untuk menilai dampak nyata AI terhadap pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar. Efisiensi dan produktivitas, menurutnya, masih lebih dikenal sebagai manfaat teknologi ini dibandingkan penggunaannya untuk mengatasi persoalan sosial.

Ia mencontohkan kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan sebagai bidang yang perlu mendapat perhatian. Jika AI hanya dipakai untuk mempercepat proses administrasi, manfaatnya belum sepenuhnya menyentuh persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.

“Kita lihat persepsi publik, mayoritas itu memahami bahwa AI itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tapi kalau berbicara soal lingkungan, sustainability, keberlanjutan, layanan kesehatan, ini angkanya masih di bawah. Ini tidak imbang sebetulnya persepsi ini, manfaat ini,” ujar Bima.

Perbedaan antara persepsi dan kebutuhan itu penting bagi pemerintah daerah. Pengembangan AI yang dikaitkan dengan layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar dapat mengarahkan belanja serta kolaborasi digital pada persoalan yang lebih dekat dengan warga.

Pemerintah juga perlu melihat apakah penggunaan teknologi benar-benar memperbaiki mutu layanan, bukan sekadar menambah perangkat atau sistem.

Investasi harus sejalan dengan pelayanan publik

Bima menyebut investasi AI yang masuk ke Indonesia terus meningkat. Menurut dia, potensi itu perlu dihubungkan lebih kuat dengan kebutuhan pelayanan publik agar pengembangan teknologi memberi dampak bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Keterhubungan tersebut juga menentukan apakah daerah dapat memanfaatkan peluang ekonomi digital. Pemerintah daerah perlu membaca potensi wilayah dan menyesuaikannya dengan kebutuhan setempat, sementara data dan infrastruktur digital menjadi penopang untuk memetakan peluang itu.

Dengan pendekatan tersebut, kedaulatan AI tidak berhenti pada penggunaan teknologi. Pemerintah perlu memastikan pemanfaatannya sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan layanan yang diterima warga. Bima menegaskan kepala daerah harus mampu membaca peluang dan menciptakan ruang baru bagi perkembangan ekonomi daerah.