MA juga menyatakan sengketa administrasi tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan pihak dalam kontestasi. Menurut majelis, persoalannya berkaitan dengan kepentingan bangsa dan hak warga negara untuk memilih maupun dipilih.
Pengadilan, meski memiliki batas dalam menangani sengketa proses pemilu, dinilai tetap mempunyai kewenangan korektif dan remedial ketika menemukan pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan terencana.
Yusril menyebut putusan sudah final
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan MA dan MK telah bersifat final. Ia menilai tidak ada lagi jalur hukum untuk mengubah putusan tersebut, termasuk peninjauan kembali atas putusan MA.
Yusril juga menyoroti kemungkinan dampaknya terhadap perkara yang bergulir di PTUN Jakarta. Menurut dia, sengketa di pengadilan itu berhadapan dengan objek yang sama, yakni surat penyetaraan yang sudah diputus MA.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerima Gibran dalam pertemuan yang berlangsung 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses PTUN. Yusril menyampaikan pandangannya mengenai konsekuensi putusan MA dan MK kepada presiden.
Bagi masyarakat, keputusan ini memperjelas bahwa surat penyetaraan pendidikan dapat dibatalkan ketika dasar kelulusannya dinilai tidak memadai. Perintah pencabutan kini tertuju kepada instansi yang menerbitkan dokumen. Yusril menegaskan, “Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat ‘final and binding’.”
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP